Pembebanan Hak Pakai Atas Tanah Dengan Hak Tanggungan

Abstract

Hak pakai atas tanah adalah salah satu hak yang lahir dari konversi hak tanah adat ataupun hak tanah barat dan diatur dalam bagian kedua UUPA. Hak pakai atas tanah diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 yang menyebutkan bahwa hak pakai atas tanah hak pengelolaan dan hak pakai atas tanah negara dapat dijadikan objek jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. UUHT sebagai regulasi hak tanggungan menunjuk hak – hak atas tanah yang dapat menjadi objek hak tanggungan meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, serta hak pakai atas tanah negara. UUHT maupun PP Nomor 40 Tahun 1996 menjadikan hak pakai atas tanah sebagai salah satu objek hak tanggungan tetapi penunjukan tersebut tidak ditetapkan dalam UUPA. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah ketentuan hukum terhadap hak pakai atas tanah sebagai objek hak tanggungan dan bagaimana penerapan asas droit de preference dalam pembebanan hak pakai atas tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui regulasi penggunaan hak pakai atas tanah sebagai objek hak tanggungan dan pemberlakuan asas droit de preference dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, dengan cara meneliti permasalahan melalui bahan pustaka yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, melalui pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Metode deduktif digunakan dalam menganalisis bahan hukum dengan cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat dicapai suatu preskripsi mengenai apa yang seharusnya diterapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Kesimpulan Pertama yaitu dengan memperhatikan kedudukan perundang – undangan, PP Nomor 40 Tahun 1996 merupakan norma turunan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan undang – undang yaitu UUHT dan UUPA. Salah satu kebutuhannya yaitu pengaturan atas penjaminan hak pakai atas tanah sebagai hak yang dapat dibebani hak tanggungan. Akibatnya, PP Nomor 40 Tahun 1996 berlaku bagi masyarakat Indonesia terutama dalam dunia perkreditan karena telah memenuhi kriteria tatanan hukum yang baik. Kedua, mengenai hak pakai atas tanah sebagai salah satu objek hak tanggungan mengakibatkan asas – asas yang berlaku pada hak tanggungan akan diterapkan pula dalam pelaksanaan pembebanan hak pakai atas tanah. Salah satu asasnya yaitu asas droit de preference yang memberikan keistimewaan bagi kreditur satu atas kreditur lainnya. Penerapan asas dilakukan sebagai wujud terlaksananya sistem dalam norma hukum dimana bagian – bagiannya diterapkan secara berkaitan dan utuh. Terdapat dua saran yang dikemukakan penulis yaitu, Pertama, penentuan hak pakai atas tanah sebagai objek hak tanggungan ditetapkan dalam UUHT dan PP Nomor 40 Tahun 1996 yang mana dalam peraturan pemerintah tersebut terjadi penambahan objek jaminan berupa hak pakai atas tanah hak pengelolaan. Menurut kaidah peraturan perundang – undangan hal ini tidak dapat dibenarkan karna UUHT tidak menunjuk hak pakai atas tanah hak pengelolaan sebagai objek hak tanggungan. Maka UUHT sebagai aturan pokok hak tanggungan seharusnya turut menetapkan hak pakai atas tanah hak pengelolaan sebagai objek hak tanggungan dalam bagian bab hak – hak atas tanah yang dapat menjadi objek hak tanggungan. Kedua, UUHT sebagai tonggak regulasi hak tanggungan sebaiknya memberikan kedudukan yang jelas kepada kreditur kedua, ketiga, dan seterusnya. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melahirkan aturan hukum tentang kedudukan para kreditur dalam rangka memberi kesempatan yang sama untuk memiliki kewenangan – kewenangan seperti kreditur pada peringkat pertama sebagaimana hakikat asas droit de preference