Kebijakan Pemerintah Irak Dalam Mencegah Kemerdekaan Kurdistan Irak Pasca Referendum Tahun 2017

Abstract

Kurdistan Irak melaksanakan referendum kemerdekaan pada tanggal 25 September 2017. Hasil dari Referendum Kurdistan Irak yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2017 sebanyak 92,73% memilih untuk kemerdekaan Kurdistan dari Irak. Referendum ini sangat ditentang oleh pemerintah Irak serta negara-negara tetangga Irak dan organisasi internasional. Mulai dari Kurdistan Irak mendapatkan hak otonomi pada tahun 2004 hingga dilaksanakannya referendum kemerdekaan pada tahun 2017, Pemerintah Irak selalu memberikan keleluasaan dan kuasa yang besar kepada Kurdistan Irak. Skripsi ini akan membahas tentang kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Irak dalam menghadapi Etnis Kurdi dan Wilayah Reginoal Kurdistan (KRG) bukanlah kebijakan yang bersifat rayuan agar KRG tidak memisahkan diri dari Irak, namun lebih kepada tekanan dan batasan. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Data-data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, laporan, skripsi, tesis, dan berita-berita internasional yang menyoroti masalah yang terkait dengan referendum kemerdekaan yang dilaksanakan oleh Kurdistan Irak pada tahun 2017. Data yang diperoleh akan diteliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk menganalisis permasalahan, penulis menggunakan konsep kebijakan dan Carrot and Stick Approach. Hasil penelitian yang didapat dengan menganalisa kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Irak terhadap Kurdistan Irak menunjukkan bahwa pendekatan stick dengan tiga tekanan, yaitu tekanan ekonomi, politik, dan psikologis berhasil diterapkan. Serta adanya pendekatan carrot setelah Kurdistan Irak memutuskan untuk membatalkan referendum juga telah dilaksanakan dan Kurdistan Irak tetap berada dalam kedaulatan Irak. Hadiah yang diberikan oleh Pemerintah Irak adalah pencabutan embargo penerbangan internasional, jaminan gaji pegawai negeri yang ada di KRG, serta jaminan anggaran yang masuk untuk KRG sebanyak 17% dari total anggaran Pemerintah Irak akan disalurkan sebagaimana mestinya dan tanpa ada hambatan.