Keputusan Republik Rakyat Tiongkok Menetapkankebijakan Maritim Tahun 2011

Abstract

Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara maritim yang berbatasan dengan 5 daerah laut besar, yaitu Laut Bohai, Laut Kuning, Laut China Timur, Laut China Selatan dan daerah Laut Pasifik di Taiwan Sebelah timur. Setelah Perang Dunia II berakhir, hak dan kepentingan maritim menjadi tujuan strategis jangka panjang di tahun mendatang. RRT mengembangkan dan menjaga daerah kemaritimannya dalam rangka pemanfaatan laut sebagai kepentingan negaranya melalui kebijakan maritim. Kebijakan maritim di RRT telah melalui beberapa tahap dari tahun ke tahun dan mengalami perubahan bedasarkan berbagai faktor yang ada di dalam atau di luar negeri RRT. Pada tahun 2011, pemerintah RRT menetapkan kebijakan maritim pada Pedoman Lima Tahun ke-12 untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Republik Rakyat Tiongkok atau 12th Five Year Plan for National Economic and Social Development of the People’s Republic of China tersebut dengan 1 bab yang berisi kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kekuatan maritim. Penetapan kebijakan maritim pada pedoman lima tahun tersebut merupakan upaya RRT dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Karya tulis ilmiah ini dianalisis berdasarkan data yang diperoleh dengan cara tidak langsung atau bersifat sekunder. Data tersebut diperoleh dengan metode library research yang merupakan salah satu dari pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal, media cetak maupun online. Data-data tersebut dianalisis, kemudian dideskripsikan atau diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran secara utuh permasalahan yang sedang diteliti ini. Hasil penelitian dari karya tulis ilmiah ini menemukan bahwa alasan yang mendasari RRT dalam menetapkan kebijakan maritimnya pada Pedoman Lima Tahun ke-12 untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Republik Rakyat Tiongkok tahun 2011 hingga 2015, yaitu upaya dari pemerintah RRT dalam menjaga ketahanan pangan dan energi, nilai ekonomi, politik, adanya sengketa Laut China Selatan yang berkepanjangan, serta mewujudkan transparansi dalam pemerintahan RRT.