Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan Desa

Abstract

Kemajuan suatu daerah merupakan hasil dari keterlibatan komponen masyarakat didalammnya, mengapa demikian karena didalam masyarakat memiliki kemampuan yang berkualitas. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan bagi komponen masyarakat adalah termasuk kebutuhan utama bagi terciptanya kemakmuran dan keadilan daerah. Populasi penduduk khususnya perempuan cenderung bertambah, dan pada sisi tertentu sering dipandang sebagai masalah pembangunan yakni dari segi kuantitas, karena pada tingkat tertentu menjadi beban pembangunan. Namun pada sisi lain perempuan dipandang sebagai aset pembangunan karena hakekatnya merupakan suatu sumber daya insani yang memiliki potensi yang dapat di dayagunakan dalam berbagai bidag dan sektor. Maka benang merah/ kontek yang menjadi sorotan adalah bagaimana mengelola berbagai aset yang melekat pada perempuan itu menjadi modal atau pendorong pembangunan nasional. GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) tahun 1999-2004 kebijakan tentang perempuan merupakan pengakuan prestasi perempuan terakhir ini. Intinya adalah adanya kesempatan yang pantas bagi perempuan untuk ikut serta dalam pembangunan dan kontribusi perempuan telah diakui dalam rencana kebijakan nasional sebagai suatu pernyataan niat politik warga negara Indonesia.