Implikasi Peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2015 Tentang sosialisasi partisipasi masyarakat dalam Pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan Walikota terhadap pemilihan kepala daerah langsung

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penguatan terhadap fungsi Komisi Pemilihan Umum daerah agar dapat menjalankan sistim Pemilihan Umum sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan Undang Undang no 7 Tahun 2017 tentang pemilu, agar partisipasi masyarakat lebih bergairah terhdap Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum daerah perlu adanya suatu sosialiasasi terhadap masyarakat untuk mengurangi angka golput di setiap Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang ada di setiap daerah. Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas masyarakat melalui mekanisme demokrasi, pemilu. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan rakyat kepadanya. Pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi, elit negara maupun elit birokrasi. Selain pengertian ini, unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasannya, pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (social control). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. Di dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat dan pemimpinnya Harapan warga dari terselenggaranya pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat yang sesuai dengan keinginan rakyat. Tantangan yang ada adalah adanya warga yang tidak menunaikan hak pilihnya atau golput karena kecewa dengan kinerja pemimpin sebelumnya. Dari materi diatas setidaknya ada beberapa poin yang dapat disarikan dalam tema singkat tentang “Pemilu” yaitu: Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembagian tipe demokrasi modern, saat ini Negara Republik Indonesia sedang berada dalam tahap demokrasi dengan pengawasan langsung oleh rakyat. Pengawasan oleh rakyat dalam hal ini, diwujudkan dalam sebuah penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Disusunnya undang-undang tentang pemilu, partai politik, serta susunan dan kedudukan lembaga legislatif yang baru menjadikan masyarakat kita lebih mudah untuk memulai belajar berdemokrasi. Cepat atau lambat, rakyat Indonesia akan dapat memahami bagaimana caranya berdemokrasi yang benar di dalam sebuah republik. Partisipasi politik merupakan proses dimana anggota masyarakat mampumembagi pandangan mereka dan menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan dan berbagai aktivitas perencanaan kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk dapat mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah.