Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Perdagangan Hewan Kurban yang Terdeteksi Penyakit Antraks

Abstract

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh konsumen berhubungan langsung dengan Pasal 29 dan 30 UUPK Bahwasannya pemerintah menjadi tolak ukur kehidupan masyarakat yang lebih baik dalam bentuk perlindungannya. Pengawasan dilakukan untuk mencegah adanya penyebaran penyakit antraks yang semakin luas, pembinaan diberikan pada pelaku usaha agar lebih berhati-hati. Bentuk pengawasan telah diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban dan ketentuan sertifikat veteriner sesuai dengan Pasal 58 UUPKH agar hewan kurban yang diperdagangkan tetap dalam keadaan sehat tidak cacat, aman dan layak untuk diperdagangkan dan dikonsumsi oleh konsumen.