ASPEK HUKUM PERKAWINAN DENGAN WALI MUJBIR BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Abstract

Dalam hukum Islam salah satu wali dalam perkawinan adalah wali mujbir, yaitu wali yang bisa / boleh menikahkan anak gadisnya di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin yang bersangkutan (calon mempelai wanita). Yang dapat menjadi wali mujbir hanyalah ayah dan kakek. Wali mujbir ini di batasi dengan beberapa syarat, yaitu: 1. mempelai laki-laki harus sekufu (sepadan) dengan mempelai perempuan. 2. Mempelai laki-laki harus membayar maskawin dengan tunai. 3. Tidak ada permusuhan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, baik permusuhan jelas maupun yang terselubung. 4. Tidak ada permusuhan yang nyata antara perempuan yang dikawinkan dengan wali yang menikahkan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dikemukakan skripsi dengan judul: “ASPEK HUKUM PERKAWINAN DENGAN WALI MUJBIR BERDASARKAN HUKUM ISLAM” Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang kewenangan wali mujbir sebagai wali yang mempunyai hak ijbar dalam perkawinan, aspek hukum perkawinan dengan wali mujbir berdasarkan hukum islam. Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan perundangundangan

(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan dengan beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum relevan dengan isu hukum.