Respon Indonesia Terhadap “Kampanye Hitam” Ekspor Sawit Oleh Uni Eropa

Abstract

Minyak kelapa sawit adalah suatu komoditas primadona bagi Indonesia. Indonesia memiliki luas perkebunan kelapa sawit sekitar 11 juta hektar menjadikan Indonesia sebagai negara dengan produksi sawit paling besar di dunia. Banyak negara yang membutuhkan minyak sawit Indonesia. Salah satunya ialah negaranegara di Uni Eropa. Uni Eropa menjadi salah satu tujuan ekspor terbesar Indonesia. Jenis yang paling banyak dibutuhkan ialah minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) yang nantinya akan diolah menjadi produk turunan menjadi seperti makanan maupun campuran biodiesel. Anehnya, Parlemen Eropa mengesahkan Resolusi Sawit yang berisi pelarangan minyak sawit Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa pada tahun 2017. Larangan yang dimaksud ialah minyak sawit yang diperuntukkan untuk bahan campuran biodiesel dengan alasan bahwa minyak sawit Indonesia tidak ramah lingkungan dan mengancam habitat satwa hutan. Indonesia pun meradang dan menganggap Uni Eropa melakukan “kampanye hitam”. Indonesia kemudian melakukan upaya-upaya diplomasi dengan harapan Parlemen Eropa menghapus kebijakannya tersebut. Sayangnya, upaya diplomasi tersebut hingga sekarang masih belum berhasil. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya diplomasi Indonesia terkait permasalahan “kampanye hitam” minyak sawit. Sedangkan fokusnya yakni terkait bagaimana serangkaian proses diplomasi yang sudah dilakukan oleh berbagai elemen. Padahal sudah banyak pihak yang melakukan diplomasi mulai dari Presiden, menteri, anggota DPR, hingga warga sipil juga ikut serta berpartisipasi, namun hasilnya belum memuaskan.