Penggunaan Metode Kontrasepsi pada Wanita yang Menikah Usia Dini di Kecamatan Sukowono Kebupaten Jember

Abstract

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum usia 25 tahun pada pria dan 20 tahun pada wanita. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2016 menunjukkan 58,58% wanita menikah di Indonesia berusia dibawah usia 20 tahun. Perempuan yang menikah usia muda memiliki rentang waktu untuk hamil dan melahirkan lebih panjang dan tidak menutup kemungkinan akan memiliki lebih banyak anak. Pernikahan dan kehamilan pada wanita usia dini juga memiliki risiko kematian ibu atau anak yang lebih tinggi. Kehamilan pada wanita menikah usia dini menjadi hal penting untuk dikendalikan. Pengendalian tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan penggunaan metode kontrasepsi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan faktor niat, dukungan sosial dari suami, teman, orangtua atau mertua, petugas kesehatan, dan tokoh masayarakat, otonomi pribadi, serta situasi bertindak yang terdiri dari paritas dan aksesibilitas pelayanan kontrasepsi dengan penggunaan metode kontrasepsi pada wanita menikah usia dini di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Penelitian dilakukan di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember sebagai kecamatan dengan jumlah pernikahan dini terbanyak, pada tahun 2017 sebanyak 403 pernikahan atau sebesar 85% pernikahan terjadi pada wanita dengan usia kurang dari 20 tahun. Jenis penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain studi cross-sectional yang dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Agustus tahun 2018. Subjek dalam penelitian ini merupakan wanita yang menikah dibawah usia 20 tahun yang tercatat pada KUA Kecamatan Sukowono pada tahun 2017 yang berjumlah 403 orang dan dipilih sampel sebanyak 107 orang yang dipilih dengan metode simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dengan kuesioner. Data primer dianalisis dengan menggunakan Chi Square Test dan Logistic Regression (α = 0,05). Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa sebanyak 52,3% wanita yang menikah usia dini menggunakan metode kontrasepsi. Selain itu diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki niat yang tinggi dalam penggunaan metode kontrasepsi. Pada dukungan sosial, sebagian besar responden memiliki dukungan sosial yang rendah dari suami, teman, dan tokoh masyarakat, serta memiliki dukungan sosial yang tinggi dari orangtua atau mertua dan petugas kesehatan. Sebagian besar responden juga memiliki otonomi tinggi terhadap penggunaan metode kontrasepsi, berada dalam kondisi paritas nulipara dan memiliki aksesibilitas tinggi terhadap pelayanan kontrasepsi. Hasil analisis bivariabel menunjukkan bahwa variabel yang terdapat hubungan signifikan dengan penggunaan metode kontraspsi pada wanita menikah usia dini adalah niat (p<0,001; OR 6,22; 95% CI 2,37-16,31), dukungan sosial suami (p=0,001; OR 4,32; 95% CI 1,91-9,74), dukungan sosial orangtua atau mertua (p=0,048; OR 2,39; 95% CI 1,08-5,26), dukungan sosial petugas keshatan (p<0,001; OR 21,89; 95% CI 6,83-70,17), paritas (p<0,001; OR 30,30; 95% CI 10,42-90,90), aksesibilitas pelayanan kontrasepsi (p<0,001; OR 24; 95% CI 5,28-109,15). Sedangkan hasil analisis multivariabel menunjukkan bahwa pada variabel dukungan sosial petugas kesehatan (p<0,001; OR 22,07; 95% CI 4,75-102,43) dan paritas (p<0,001; OR 31,25; 95% CI 8-125) terdapat hubungan signifikan dengan penggunaan metode kontrasepsi pada wanita yang menikah usia dini. Sehingga dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hanya dukungan sosial petugas kesehatan dan kondisi paritas yang paling berhubungan dengan penggunaan metode kontrasepsi pada wanita yang menikah usia dini. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan untuk meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan di berbagai kegiatan seperti kegiatan advokasi kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama serta penyuluhan mengenai penggunaan metode kontrasepsi. Selain itu juga meningkatkan program pendewasaan usia perkawinan dan sosialisasi mengenai penggunaan metode kontrasepsi melalui kerjasama dengan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama.