Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pelayanan Publik Bidang Kesehatan (Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso)

Abstract

Implementasi kebijakan kesehatan yang dijalankan oleh rumah sakit salah satunya adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar pelayanan minimal merupakan tolak ukur mutu pelayanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbicara permasalahan mutu pelayanan kesehatan, ditemukan fakta lapangan di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso pada Tahun 2016 bahwa pencapaian indikator SPM RS masih belum memenuhi target indikator pedoman standar pelayanan rumah sakit Tipe B dan SPM RS. Indikator tersebut tercantum di buku Laporan Tahunan Rumah Sakit Tahun 2016, di antaranya terdapat 47,05% sarana dan prasarana rumah sakit tidak sesuai standar yang seharusnya terpenuhi rumah sakit tipe B non pendidikan, sebanyak 42% kekurangan SDM dokter spesialis dasar, tingkat hunian RS atau Bed Occupancy Ratio (BOR) belum efisien (BOR baru mencapai 56,42% dengan standar sebesar 60-85%), rerata Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) masih rendah (hanya memenuhi 78,74% dengan standar 90%), serta Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi (sebesar 43 per 1.000 kelahiran hidup dengan standar yaitu ≤ 24 per 1.000 kelahiran hidup). Selain itu, laporan evaluasi SPM RS di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso Tahun 2016 menunjukkan bahwa masih terdapat 14 jenis pelayanan yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPM di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan SPM RS di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso dan menganalisis hambatannya, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), observasi dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dilakukan analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, kesimpulan yang dibuat merupakan hasil dari proses triangulasi (data dan metode) untuk memperoleh data yang valid dan tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPM RS di RSU dr. H. Koesnadi Bondowoso masih belum optimal. Hal ini dikarenakan beberapa hal meliputi komunikasi, struktur birokrasi, sumber-sumber, disposisi dan kepemimpinan dalam pengendalian ego sektoral. Pertama, kebijakan SPM RS belum diperhatikan secara detail karena standar pelayanan minimal hanya dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan laporan saja. Selain itu, adanya hubungan yang tidak harmonis antara bagian struktural sebagai pemberi pelayanan administrasi dan bagian fungsional sebagai pemberi pelayanan medis, padahal kedua bagian tersebut merupakan aktor (pelaksana) kebijakan SPM RS. Kedua, terdapat kekurangan jumlah dan kualitas tenaga pada beberapa jenis pelayanan di rumah sakit. Selain itu, terdapat kekurangan dana untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi sumber daya manusia di rumah sakit. Selanjutnya, sarana dan prasarana kurang memadai khususnya pada peralatan penunjang medis. Ketiga, kurangnya koordinasi dari berbagai pihak di rumah sakit sehingga struktur birokrasinya belum kondusif. Keempat, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan seringkali bertindak atas kemauan sendiri khususnya pelaksana kebijakan pada pelayanan medis (dokter spesialis) seperti datang visite tanpa memperhatikan jadwal pelayanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sikap dari pelaksana kebijakan belum mendukung terhadap implementasi kebijakan standar pelayanan minimal. Kelima, munculnya ego sektoral dari latar belakang pendidikan implementor pada implementasi kebijakan SPM RS. Hal tersebut dikarenakan lemahnya kepemimpinan dalam menekan ego sektoral dan membangun kesadaran kolektif budaya organisasi sehingga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan SPM RS.