PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KERIPIK JAMUR MEREK SNACK GOOD YANG MENGANDUNG NARKOTIKA

Abstract

Hukum perlindungan konsumen merupakan masalah yang menarik dan menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Indonesia. Perlindugan terhadap Konsumen dipandang sangat penting, mengingat makin lajunnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, pada akhirnya baik langsung maupun tidak langsung konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan Konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan Konsumen guna melindungi hak-hak konsumen yang sering diabaikan produsen yang hanya memikirkan keuntungan semata dan tidak terlepas untuk melindungi produsen yang jujur. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis-normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur-literatur berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Hasil dari pembahasan dalam skripsi ini adalah bahwa dalam kegiatan produksi makanan Industri Rumah Tangga Dinas Kesehatan memiliki wewenang dalam mengawasi dan mengevaluasi produk tersebut agar dapat diketahui suatu produk itu layak atau tidak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian apabila terbukti suatu produk makanan berbahaya atau merugikan bagi konsumen maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Upaya penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dapat dilakukan dengan cara litigasi maupun non litigasi. Kesimpulan dari skripsi ini ialah bahwa Dinas kesehatan sendiri memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan makanan yang beredar diwilayahnya masing-masing yang kemudian dapat langsung melaporkannya ke Badan POM. Dinas kesehatan berperan penting dalam melakukan evaluasi produk industri rumah tangga mengenai layak atau tidaknya produk tersebut untuk di edarkan, apabila suatu produk telah di evaluasi dan dinyatakan layak untuk di edarkan maka produk tersebut berhak mendapatkan SPP-IRT. Tanggung jawab Dinas Kesehatan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh para pelaku usaha. Dinas Kesehatan sesuai dengan salah satu fungsinya melakukan Post Market Surveilance, yakni Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang telah diberikan izin produksi serta mengawasi produk-produk yang beredar di pasaran guna menghindari produk pangan Industri Rumah Tangga yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Pelaku usaha dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengonsumsi suatu produk, dalam hal ini pelaku usaha harus mengganti kerugian tersebut. Mengenai upaya penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.