Analisis Yuridis Itsbat Nikah Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Secara Siri Oleh Seorang Yang Berstatus Pns (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt.G/2014/Pa.Dmk)

Abstract

Permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentang syarat-syarat administrasi dan yuridis yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melangsungkan perkawinan poligami serta sanksi administrasi dan yuridis apabila Pegawai Negeri Sipil melangsungkan perkawinan poligami tanpa memperoleh izin. Tujuan penulisan skripsi umum: untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember; untuk menerapkan pengetahuan tentang ilmu hukum yang diperoleh selama mengikuti masa studi di Fakultas Hukum dan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan pengetahuannya dalam bidang ilmu hukum. Tujuan khusus : untuk mengetahui dan mengkaji apa syarat-syarat administrasi dan yuridis yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melangsungkan perkawinan poligami ; dan untuk mengetahui sanksi administrasi dan yuridis apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) melangsungkan perkawinan poligami tanpa memperoleh izin. Metode Penulisan yang digunakan adalah Pendekatan Masalah , Sumber Bahan , Analisa Pengumpulan Bahan Hukum dan Metode Analisa Bahan Hukum. Kesimpulan skripsi ini : Seorang Pegawai Negeri Sipil pria yang akan melangsungkan lagi perkawinan untuk mempunyai lebih dari seorang isteri, maka wajib terlebih dahulu meminta izin dari Pejabat. Pejabat hanya akan mengabulkan permintaan izin tersebut bilamana alasan-alasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta sanksi yuridis yang dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 7 tahun penjara, Serta seorang Pegawai Negeri Sipil pria yang melangsungkan perkawinannya untuk mempunyai isteri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin dari pejabat, maka akan dikenakan sanksi. Tinjauan Pustaka dalam Skripsi ini membahas mengenai yang pertama adalah tentang perkawinan, yang terdiri dari pengertian perkawinan, syarat dan rukun perawinan,asas-asas perkawinan. Pembahasan kedua mengenai itsbat nikah yang terdiri dari pengertian itsbat nikah dan syarat-syarat itsbat nikah. Pembahasan ketiga mengenai poligami yang terdiri dari pengertian poligami dan syarat-syarat poligami. Pembahasan keempat adalah pegawai negeri sipil yang terdiri dari penegrtian pegawai negeri sipil dan kewajiban pegawai negeri sipil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu berupa sanksi diberhentikan dengan tidak hormat. Saran dari penulis adalah : Dengan diberlakukannya syarat administrasi dan syarat yuridis dalam perkawinan poligami bagi seorang yang memiliki status Pegawai Negeri Sipil, diharapkan kesadarannya sebelum memutuskan untuk melakukan poligami karena syaratnya cukup berat Serta dalam menggunakan intrepretasi untuk mengisi kekosongan hukum, utamanya apabila terjadi pelanggaran azas perkawinan yang dianut oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hendaknya memperhatikan faktor keadilan dan kepastian hukum.