Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Backlog Perumahan)

Abstract

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR dan pada ayat (2) dalam undang-undang yang sama juga menyebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas maka penulis tertarik untuk menulis dan menuangkannya ke dalam bentuk karya ilmiah untuk mengetahui seberapa jauh tanggung jawab negara terpenuhi terhadap pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan judul Politik Hukum Kebutuhan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Backlog Perumahan) Rumusan masalah dalam skripsi ini ada 2 (dua) hal yaitu Pertama, Bagaimana tanggung jawab negara dalam penyelesaian backlog perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kedua, Bagaimana implikasi penyelesaian backlog perumahan terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah diharapkan dengan adanya karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat menjadi wawasan dan sumber bacaan bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah, mahasiswa, akademisi maupun pemerintah serta pihak-pihak lain yang berkepentingan terkait hal yang dibahas dalam skripsi ini. Metode Penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Tinjauan Pustaka merupakan dasar yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan. Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini meliputi: Rumah, Pembiayaan Perumahan di Indonesia, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Backlog Perumahan. Pembahasan yang merupakan jawaban dari permasalahan terdiri dari dua subbab permasalahan. Pembahasan yang Pertama, tanggung jawab negara dalam mengatasi backlog perumahan bagi Masayarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu dengan memberikan rumah bersubsidi khusus MBR melalui program FLPP (Fasilitas Liquiditas Pembiayaan Perumahan) yang mana harga jual rumah dari program tersebut jauh lebih murah dibanding harga rumah pada umumnya serta cicilan dan uang muka yang rendah dan tenor pinjaman yang lebih panjang yakni 20 tahun dengan suku bunga tetap. Kedua, untuk implikasi langsung terhadap masyarakat program ini tentunya memberi dampak yang sangat significant terhadap meningkatnya daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah terhadap perumahan yang layak huni sehingga dapat mengurangi permukiman kumuh dan tak layak huni yang tersebar disetiap kota terlebih kota besar yang padat penduduk dengan tingkat kekumuhan permukiman yang tinggi. Kesimpulan dari pembahasan dalam skripsi ini ialah bahwasanya negara telah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan amanat dalam UUD 1945 serta implikasi dari tanggung jawab negara tersebut telah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yakni dengan meningkatnya daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap rumah layak huni dengan adanya subsidi di bidang perumahan melalui program FLPP (Fasilitas Liquiditas Pembiayaan Perumahan).