Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkait Usulan Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (md3)

Abstract

Pemberhentian Kepala Daerah Oleh DPRD merupakan bentuk konsekuensi Kepala Daerah kepada DPRD dimana Kepala Daerah tidak melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana mestinya. Pada dasarnya dari contoh kasus yang ada seperti Pemberhentian Walikota Surabaya Sunarto Sumoprawiro sesuai ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah DPRD hanya bisa mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan tidak memiliki wewenang memberhentikan kepala daerah secara langsung. Selain itu dalam ketentuan pasal 83 Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terdapat pemberhentian sementara Kepala Daerah yang melakukan tindak pidana tanpa melalui usulan DPRD yang mana dilakukan langsung oleh Presiden.