KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH DALAM PROYEK PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA

Abstract

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah mengambil sebuah langkah untuk memanfaatkan ruang bawah tanah sebagai pembangunan sistem transportasi umum masal yang dikenal sebagai Mass Rapid Transit (yang selanjutnya disebut MRT). Sampai saat ini yang dapat dijadikan sebagai dasar dari perizinan penguasaan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk proyek Mass Rapid Transit ialah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 104 Tahun 2005 dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Trase Jalur Mass Rapid, juga Peraturan Gubernur Nomor 167 Tahun 2012 tentang Ruang Bawah Tanah mengenai pemanfaatan, pengelolaan dan pengusahaannya. Itu pun masih menyangkut hal-hal yang bersifat umum tentang pemanfaatannya saja, seperti kedalaman bangunan yang diizinkan. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada dua yaitu, bagaimana mekanisme perizinan proyek PT Mass Rapid Transit Jakarta dalam penggunaan ruang bawah tanah untuk sistem transportasi umum masal serta apakah pemberian izin oleh Provinsi DKI Jakarta kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.