TINJAUAN YURIDIS KONTRAK BAKU DALAM TRANSAKSI PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI BANK SYARIAH

Abstract

Kontrak Baku merupakan perjanjian berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir – formulir, yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan. Keberadaanya kini memang sering digunakan dalam transaksi di perbankan baik konvensional maupun syariah. Salah satu penerapan kontrak baku ini dapat kita lihat dalam pembiayaan kredit pemilikan rumah syariah dengan konsep murabahah. Penggunaan kontrak baku menunjukkan bahwa keberlakuan kontrak baku memang sudah menjadi suatu keniscayaan bisnis yang mana dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Penerapan kontrak baku dalam pembiayaan kredit pemilikan rumah syariah dengan model murabahah, pada dasarnya memiliki konsep dasar yang perlu diperhatikan. Konsep tersebut tertuang dalam ketentuan Fatwah Dewan Syari’ah Nasional dan diperkuat dengan Peraturan Bank Indonesia. Selain konsep tersebut, bahwa perjanjian tersebut pun juga harus mendasarkan pada rukun,syarat, prinsip serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun pada kenyataanya ketentuan-ketentuan yang dimaksud tidaklah dilaksanakan secara murni oleh pihak bank. Sehingga hal ini menimbulkan petentangan terutama dengan adanya kedudukan yang lebih dominan dari pihak bank dibanding nasabah. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini akan mengkaji mengenai Apakah kontrak baku dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah di Bank Syariah telah sesuai dengan konsep pembiayaan Murabahah ? dan Apakah klontrak baku dalam perjanjian kredit pemilikan rumah di Bank Syariah sudah sesuai dengan pasal 18 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? Penelitian ini bertujuan untuk (i) Untuk mengetahui dan memahami ketentuan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam bentuk kontrak baku di Bank Syariah telah sesuai dengan konsep pembiayaan Murabahah serta (ii) Untuk mengetahui dan memahami kontrak baku dalam perjanjian kredit pemilikan rumah di Bank Syariah sudah sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma hukum positif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan perundangundangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah suatu peraturan per undang-undagan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sumber hukum yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini terdiri dari bahan baku primer, bahan baku sekunder, dan bahan non hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak baku dalam pembiayaan kredit perumahan rakyat di bank syariah masih belum secara murni menerapkan konsep muamalah. Bahwa pemahaman akan kontrak baku yang sesuai dengan prinsip muamalah di dasari oleh beberapa ketentuan diantaranya rukun, syarat, prinsip akad dalam hukum Islam serta beberapa ketentuan hukum Islam (Fatwah Dewan Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.