PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP PENATAAN BANGUNAN TEPI PANTAI DI WILAYAH BANYUWANGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

Abstract

Mendirikan sebuah bangunan gedung terkhusus di wilayah tepi pantai membutuhkan prasyarat yang perlu disesuaikan dengan peraturan dan fungsi kawasan di daerah. Bangunan gedung di tepi pantai di wilayah Banyuwangi banyak dimanfaatkan oleh warga sebagai tempat usaha karena menjanjikan sebagai tempat wisata. Namun dalam pembangunan dan pemanfaatannya, sering terjadi pelanggaran oleh pemilik bangunan tersebut seperti dilakukan pembangunan secara permanen warung-warung ditepi pantai tanpa adanya kejelasan status tanah dan bangunannya. Pendaftaran tanah dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan syarat mutlak kepemilikan hak atas tanah demi terjaminnya kepastian hukum. Sedangkan dalam pendirianya, sebuah bangunan gedung juga harus memenuhi syarat teknis bangunan gedung, agar pembangunan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi warga dan lingkungan disekitarnya. Dalam hal ini akan dibahas apakah peran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi terhadap bangunan gedung yang telah berdiri dan sampai di tahap pemanfaatan yang menyalahi aturan Peraturan Daerah Kabuapaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi terdiri dari dua rumusan masalah yaitu; 1.) apa saja peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam penataan bangunan tepi pantai di wilayah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung?; 2) apakah dampak dari penataan bangunan tepi pantai Banyuwangi serta upaya yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap bangunan yang menyalahi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung? Tujuan penelitian dalam skripsi ini terdiri dari dua tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian skripsi ini adalah sebagai pemenuhan dan pelengkap tugas akhir dan persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Yang kedua adalah sebagai sumbang asih pemikiran penulis dalam peran serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan khusus dalam penelitian skripsi ini adalah untuk dapat memahami dan mengetahui peranan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam penataan bangunan tepi pantai di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua adalah untuk mengetahui dampak dari penataan bangunan tepi pantai Banyuwangi dan upaya penyelesaaian yang dapat diberikan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap bangunan yang menyalahi aturan Peraturan Daerah Nomot 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.