KAJIAN HUKUM TERHADAP PRODUSEN IKAN ASIN YANG MENGGUNAKAN FORMALIN SEBAGAI BAHAN PENGAWET DI KABUPATEN TULUNG AGUNG MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan diatas penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut 1. Untuk mencegah adanya kerugian yang selalu menimpa para konsumen maka pemerintah harus benar-benar memberikan upaya perlindungan hukum untuk para konsumen. Meskipun telah dibuat suatu undang-undang tentang perlindungan konsumen, hendaknya pemerintah tetap memantau berlakunya undang-undang tersebut agar tidak terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut. Untuk pemerintah Kabupaten Tulungagung seyogyanya membuat suatu Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan penggunaan formalin untuk bahan pengawet. 2. Produsen dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan ketentuan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah. Apabila produsen melanggar ketentuan tersebut maka, produsen harus menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang ada. 3. Dalam menyelesaikan permasalahan antara produsen dan konsumen dihimbau untuk menempuh jalur-jalur yang telah diamanatkan oleh undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UUPK tersebut terdapat alternatif penyelesaian sengketa yaitu dapat melalui jalur pengadilan atau jalur non pengadilan. Untuk penyelesaian sengketa antara produsen dan konsumen lebih baik menggunakan jalur non pengadilan karena dapat diselesaikan dengan cepat dan sangat murah.