TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK JALAN TOL DEMI KEPENTINGAN UMUM

Abstract

Pengadaan tanah untuk jalan tol masuk dalam kategori sebagai kepentingan umum berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum untuk jalan tol dilakukan oleh PT. Jasa Marga (Persero), Jalan tol adalah bagian dari jaringan jalan umum yang perwujudannya adalah tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini PT Jasa Marga adalah salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang berbentuk Persero yang kepemilikan atas sahamnya terdiri dari 51% (lima puluh satu persen) milik pemerintah dan 49% (empat puluh sembilan persen) milik publik. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012 bahwa pembangunan infrastruktur adalah bukan proyek untung rugi bagi pemerintah, tetapi adalah kewajiban pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian untuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari seluruh rakyat, demikian halnya dengan pembangunan dan pengadaan jalan tol.