Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/85337
Title: | KEDUDUKAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI |
Authors: | Jayus Rachmad S, Iwan PUSPITASARI, METI |
Keywords: | MAHKAMAH AGUNG SENGKETA KEWENANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 MAHKAMAH KONSTITUSI |
Issue Date: | 13-Apr-2018 |
Abstract: | Dan kesimpulan diatas, dapat disumbangkan beberapa saran yaitu: (1). Rumusan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 yang mengecualikan MA untuk menjadi pihak dalam perkara sengketa kewenangan antar lembaga negara sebaiknya dihapuskan, karena ketentuan ini tidak logis dan diskriminatif; (2). Setiap lembaga negara seharusnya membatasi diri masing-masing untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu di luar ketentuan konstitusi demi terlaksananya polar hubungan cheks and balances antar lembaga negara; (3). Perlu dibuat aturan yang mengatur secara terperinci dan tegas mengenai lembaga negara yang dapat menjadi pihak (subyek hukum) dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/85337 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Law |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Meti Puspitasari 030710101299.pdf | 10.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools