KAJIAN YURIDIS SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

Abstract

Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu : 1. Surat elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam peradilan pidana, 2. Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak perlu dilakukan perubahan. Perubahan yang seharusnya dilakukan terhadap KUHAP ialah dengan menambah pengertian/ definisi mengenai kata "surat". Saran yang dapat disampaikan yaitu: Pertama, agar hakim Iebih berani dalam mengambil atau melakukan metode penafsiran terhadap istilah-istilah dalam perundang-undangan yang belum ada dan melakukan usaha-usaha dalam peningkatan pengetahuan para hakim. Kedua, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan elektronik