KAJlAN TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Abstract

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut 1. Substansi Perpres No. 36 Tahun 2005 tidak semakin menjadi lebih baik bahkan terkesan tumpang tindih, ada beberapa Pasal yang kurang memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, yaitu Pasal 2 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 17 serta Pasal 18. 2. Perpres No, 36 Tahun 2005 juga kurang memberikan jaminan kepastian hukum, sebab masih ada beberapa Pasal yang masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru, yaitu seperti pada Pasal 1 angka 5, Pasal 1 ayat 1, Pasal 15 ayat (1). Pasal 10 ayat (2) dan pada Pasal 16 ayat (2).