IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DALAM TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Penerapan E-procurement Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Probolinggo)

Abstract

Masih tidak jelasnya penetapan sumber daya baik itu dari sumber daya manusia maupun sumber daya teknis seperti sarana dan prasarana LPSE itu sendiri. Yang seharusnya LPSE merupakan badan yang berdiri sendiri atau paling tidak UPT tidak menetap dan mengakomodir pada dinas pemerintahan lain. Meskipun pada dasarnya sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang berdirinya LPSE itu sendiri. Mungkin Peneliti memahami kenapa pada LPSE Kota Probolinggo dan juga beberapa LPSE di Indonesia yang ikut ke dalam Diskominfo kota masing-masing karena mungkin sesuai dengan visi dan misi serta Tupoksi dari Diskominfo itu sendiri. Perlunya pemanfaatan sumber daya manusia yang sudah berkompeten pada bidang teknologi informasi sesuai dengan teknis kerja LPSE. Selain itu pada pada Diskominfo Kota Probolinggo juga terdapat server yang dimanfaatkan oleh LPSE sebagai server induk dalam menjalankan kegiatan lelang elektronik. 2. Proses pendaftaran lelang elektronik (e-procurement) pada LPSE Kota Probolinggo dilakukan secara online dan offline. Offline yang dimaksud disini ialah Penyedia masih harus mendatangi langsung kantor LPSE Kota Probolinggo untuk menyesuaikan formulir pendaftaran yang sudah di download dan dokumen perusahaan untuk dilakukan verifikasi kembali secara manual dan masih menunjukan belum sepenuhnya berjalan secara elektronik.