KEPENDUDUKAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PROBOLINGGO (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo)

Abstract

Kebijakan kependudukan sebelum Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Sistem Informasi Manajemen Kependudukan pada Tahun 1996. Kebijakan SIMDUK digunakan untuk mengelola data kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran yang didasarkan pada Internet Data Center basis center pada satu titik lokasi sehingga rentan penyalahgunaan identitas karena kurang detail dan valid dalam mengelola data kependudukan. Melihat fenomena tersebut Pemerintah pusat mengimplementasikan kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Pengelolaan kebijakan SIAK di daerah khususnya di Kota Probolinggo didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo No 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Kebijakan SIAK di Kota Probolinggo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo dilakasanakan sejak Tahun 2011, diharapkan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan Administrasi Kependudukan secara online dan mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan kepemilikan Data Tunggal. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode wawancara secara mendalam, dokumentasi dan observasi. Adapun fokus penelitian ini adalah evaluasi kebijakan SIAK di Kota Probolinggo dengan sub fokus evaluasi pada Sumber Daya Manusia terdiri dari Operator dan masyarakat serta evaluasi pada sarana dan prasaran pendukung SIAK di Kota Probolinggo.Hasil dari penelitian adalah pelaksanaan SIAK di Kota Probolinggo sudah berkembang, aplikasi SIAK sekarang menggunakan versi baru yaitu versi 3 untuk mempermudah pelayanan Administrasi Kependudukan. Kendalanya karena jaringan troble akibat pengaruh cuaca, petugas entry data kurang teliti, pemahaman masyarakat tentang Administrasi Kependudukan masih terbatas. dan pendistribusian blangko KTP EL dari pusat tersendat. Kebijakan SIAK perlu dievaluasi untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan capaian. Evaluasi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Monev dengan Kelurahan dan Kecamatan, pelatihan tenaga SIAK dan sosialisasi kepada masyarakat. Pelaksanaan kebijakan SIAK di Kota Probolinggo belum optimal. Pelayanan Administrasi Kependudukan diharapkan mampu diakses dengan mudah oleh masyarakat tetapi pada kenyataannya masih ditemukan bahwa masyarakat di Kota Probolinggo ditemukan masih ada yang belum memiliki KTP EL sebanyak 13.690, belum perekaman sebanyak 5.725 dan masih ditemukan data ganda. Hal ini perlu mejadi perhatian khusus untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan bahwa daerah harus terus bersinergi dengan pusat terkait dengan pengembangan dan pembangunan SIAK seperti penggabungan server SIAK dan KTP EL, penyediaan alat biometrik, penyediaan WEB Service dan percepatan pendistribusian blangko ke daerah.