IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA GUNUNG SEMERU DI KABUPATEN LUMAJANG

Abstract

Penelitian ini bertujuan dua hal, yaitu (1) mengekspolrasi dan mendeskripsikan implementasi kebijakan mitigasi bencana Gunung Api Semeru di Kabupaten Lumajang; (2) untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan mitigasi bencana Gunung Api Semeru di Kabupaten Lumajang. Paradigma dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigm non-positivist dengan jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan rekaman arsip. Penelitian ini menggunakan metode analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Dalam metode analisis data interaktif terdapat beberapa aktivitas/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh penulis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verivikasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, mitigasi bencana Gunung Semeru dalam implementasinya hingga saat ini masih belum optimal belum optimal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan melibatkan para pihak, hal terbut menyebabkan mitigasi bencana Gunung Semeru cenderung dilakukan secara parsial oleh pemerintah dan masyarakat, di mana Pemerintah Kabupaten Lumajang bergerak berdasarkan kehendaknya sendiri, dengan kurang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di sekitar Gunung Semeru. Dampak dari kurang responnya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mitigasi Gunung Semeru menyebabkan masyarakat melakukan upaya mitigasi berdasarkan kemampuan dan pemahaman sendiri (local wisdom). Kedua, kedala yang menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan mitigasi bencana Gunung Semeru disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1). Dalam implementasi kebijakan mitigasi bencana Gunung Semeru koordinasi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan pemerintah pusat efektif atau kurang sinergis. 2). Respon Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam implementasi mitigasi bencana Gunung Semeru masih lamban dan kurang sigap, hal tersebut terlihat dari lebih tanggapnya pihak di luar Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam memberikan bantuan pada saat terjadinya bencana, bahkan seringkali bantuan yang dijanjikan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang tak kunjung terealisasi. 3). Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kebencanaan masih sangat minim. 4). Peemahaman masyarakat akan mitigasi bencana masih rendah, penyebab dari rendahnya sebagian besar pemahaman masyarakat akan mitigasi bencana, karena dalam mitigasi bencana Gunung Semeru cenderung hanya melibatkan tokoh-tokoh atau elit masyarakat saja, dengan abai melibatkan masyarakat secara umum, khususnya keluarga. Implikasi teoritis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn ternyata kurang memadai jika digunakan untuk menganalisis mitigasi bencana di Gunung Semeru. Karena dalam model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter lebih berorientasi pada komunikasi (pusat dan daerah), sikap pemerintah daerah dan dana, padahal berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa untuk mengefektifkan implementasi kebijakan mitigasi bencana pada Gunung Semeru tidak cukup dengan adanya komunikasi (pusat dan daerah), sikap pemerintah daerah dan dana saja. Namun perlu adanya aspek lain, yang dalam penelitian ini sangat penting, yakni dukungan dari lingkungan di mana kebijakan tersebut akan dilaksanakan atau peneliti menyebutnya dengan lingkungan kebijakan. Dengan tidak adanya dukungan atau pelibatan para pihak yang ada di lingkungan sekitar, maka implimentasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan secara optimal, hal tersebut terbukti terjadi dalam implementasi kebijakan mitigasi bencana Gunung Semeru, pelibatan elit masyarakat saja dalam proses mitigasi bencana Gunung Semeru meyebabkan implementasi kebijakan belum mampu menyelesaikan masalah penanggulangan bencana Gunung Semeru, ditambah lagi kurang optimalnya atau buruknya komunikasi antar pusat dan daerah, sikap kurang respon Pemerintah Kabupaten Lumajang dan minimnya support dana dalam mitigasi bencana Gunung Semeru, menjadi akumulasi buruknya implementasi kebijakan mitigasi bencana di Gunung Semeru. Berdasarkan atas analisis teoritis implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dan hasil temuan lapangan dapat ditarik benang merah bahwa dalam Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn perlu adanya tambahan variabel yang lebih tegas dan mendetail terkait lingkungan, yakni dukungan lingkungan kebijakan secara komfrehenship, bahwa implementasi kebijakan mitigasi bencana Gunung Semeru dukungan lingkungan dapat diartikan secara lebih tegas adalah lingkungan yang mampu melibatkan seluruh stakeholders yang ada di daerah mitigasi bencana untuk dapatnya dilibatkan dan terlibat dalam mitigasi bencana Gunung Semeru, hal tersebut penting guna mengetahui kebutuhan stakeholders dalam mitigasi bencana Gunung Semeru dan nantinya pula para stakeholders tersebut juga terlibat aktif dalam seluruh tahapan mitigasi bencana Gunung Semeru.