KAWIN PAKSA SEBAGAI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Putusan No: 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn)

Abstract

Berdasarkan hasil pembahasan pada perkara nomor : 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn Kawin paksa atau perkawinan yang dipaksakan tidak termasuk dalam alasan-alasan untuk mengajukan perceraian. Kawin paksa hanya dapat dibatalkan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan juga mempunyai tenggang waktu yang tercantum dalam pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, maka hak nya gugur. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim Majelis Hakim dalam memutuskan perkara kawin paksa sebagai alasan terjadinya perceraian yaitu dengan menjatuhan talak satu bai’in sughro, berdasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum yang timbul terhadap para pihak yaitu perkawinan pemohon dan termohon putus karena perceraian dengan talak 1 ba’in sughro, terkait dengan harta yang diperoleh dalam perkawinan, maka menjadi harta bersama yang harus dibagi dua antara suami dan istri dalam hal terjadi perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Anak yang telah dilahirkan oleh termohon adalah anak sah dari perkawinan pemohon dan termohon dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 10 Januari 2011. Terdapat akibat hukum berupa menghukum pemohon untuk membayar nafkah madliyah kepada termohon sebesar Rp 11.500.000,00 (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah), menghukum pemohon untuk membayar mut’ah kepada termohon sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), membayar nafkah anak yang bernama Muhammad Ubaidillah kepada termohon setiap bulannya Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa. Anak tersebut masih balita dan mumayyiz maka menurut pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengasuh adalah ibunya yaitu termohon oleh karena itu nafkah anak tersebut harus diberikan kepada termohon dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). Penulis juga memberikan saran agar hakim dalam memutus perkara ini Kepada Majelis Hakim yang telah memutus dan menjatuhkan putusan talak dalam perkara nomor : 1679/Pdt.G/2012/PA.Bjn, seharusnya lebih spesifik dalam mempertimbangkan dasar hukum yang terdapat dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Terkait hal ini kawin paksa tidak diatur dalam alasanalasan untuk mengajukan perceraian yang terdapat dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Kepada Pemerintah khususnya pegawai Kantor Urusan Agama, hendaknya lebih memperhatikan saat berlangsungnya perkawinan dan lebih jeli dalam memahami situasi atau persoalan yang ada apakah perkawinan tersebut benar-benar disetujui oleh kedua mempelai atau karena desakan serta ancaman dari pihak lain. Kepada masyarakat pada umumnya, sebelum melakukan perkawinan seharusnya para pihak memikirkan dengan matang-matang apa resiko serta konsekuensi yang terjadi setelah perkawinan berlangsung, agar tidak menambah angka perceraian. Kedua mempelai juga harus tegas ketika menjawab persetujuan sebelum dilaksanakannya perkawinan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.