PERKEMBANGAN INVESTASI MELALUI PENGALIHAN DANA REPATRIASI TAX AMNESTY BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.08/2016

Abstract

Indonesia mengambil langkah tepat dalam rangka perkembangan investasi, dengan menerbitkan program yang sebelumnya pada tahun 1964, dan 1984 pernah dilaksanakan dan berjalan secara tidak signifikan, maka di tahun 2016 program tersebut di terbitkan kembali berupa tax amnesty (pengampunan pajak) bagi wajib pajak lalai, ketentuan tax amnesty yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Setelah mengetahui dan memahami program tax amnesty, ditemukan masalah-masalah yang perlu dimengerti dan diketahui dalam 3 (tiga) bentuk rumusan masalah: (1) Apakah perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam mengalihkan hartanya sebagai dana repatriasi atas pelaksanaan regulasi tax amnesty?; (2) Bagaimanakah peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Luar Pasar Keuangan menjadi fasilitas dalam perkembangan investasi di Indonesia atas pelaksanaan tax amnesty?; (3) Bagaimanakah pelaksanaan tax amnesty di berbagai negara dalam rangka mewujudkan perkembangan investasi?. Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum dan akibat hukumnya bagi wajib pajak yang mengalihkan dana repatriasi tax amnesty dan untuk mengetahui dan memahami Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 dalam mengelola harta repatriasi tax amnesty menjadi dasar perkembangan investasi di luar pasar keuangan, dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan tax amnesty yang telah dilaksanakan terlebih dauhulu di negara lain. Metodologi dalam penelitian ini, sehubungan dengan tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Menteri Keuangan Reupublik Indonesia Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Luar Pasar Keuangan), bahan hukum sekunder (buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan) maupun bahan hukum tersier (non-hukum) yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diajukan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Analisis yang digunakan dalam pembahasan berpijak pada asas hukum, logika hukum/ argumentasi hukum, penafsiran hukum dan konstruksi hukum sehingga secara preskripsi dapat menjawab isu hukum yang diajukan yang dijabarkan dalam saran. Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman dalam pembahasan atas permasalahan yang dilakukan, maka hasil dalam skripsi ini ialah, pelaksanaan tax amnesty yang di dasarkan pada pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Luar Pasar Keuangan, akan berdampak terhadap stabilitas dan pemerataan perekonomian nasional, hal ini terbukti melalui perkembangan investasi baik dalam sektor riil, infrastruktur, properti, sehingga dampak yang dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat ialah perputaran perekonomian nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia dalam kehidupan. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: (1) Perlindungan hukum bagi wajib pajak lalai dalam mengalihkan hartanya sebagai dana repatriasi di laksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, hal ini yang membuat pelaksanaan tax amnesty mampu menumbuhkan kembali para wajib pajak patuh baru di Indonesia; (2) Bahwa masuknya dana repatriasi tax amnesty menjadi sumber investasi bagi sektor investasi di luar pasar keuangan, sehingga perekonomian nasional dapat terwujud secara makro, menyeluruh, dan berkelanjutan; (3) Perbandingan terhadap negara lain, sebagaimana Negara Afrika Selatan, dan India merupakan upaya yang solutif bagi keberhasilan tax amnesty di Indonesia dengan memfokuskan pada sosialisasi yang berkelanjutan dan penegakan hukum pasca tax amnesty. Saran dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi yang menekankan terkait manfaat bagi wajib pajak tax amnesty dan tindakan tegas pasca tax amnesty bagi wajib pajak lalai; (2) Bank Persepsi hendaknya dalam mengelola dana repatriasi harus memiliki persyaratan, kriteria terhadap perusahaan atau sektor investasi yang profitable dan aman bagi wajib pajak tax amnesty.(3) Wajib pajak lalai hendaknya mematuhi dan melaksanakan segala kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui program tax amnesty, dengan adanya kepatuhan serta kemauan secara suka rela untuk menebus piutang pajaknya, maka Indonesia mampu memperbaiki kondisi keuangan serta perekonomian menjadi lebih terintegrasi; (4) Warga Negara Indonesia yang telah patuh dalam membayar pajak hendaknya tidak merasa di diskriminasi oleh pemerintah terhadap program tax amnesty, karena dengan adanya program tax amnesty, maka roda perekonomian wajib pajak yang telah patuh akan mampu turut tumbuh berkembang melalui pembangunan infrastruktur, pertumbuhan properti dan perkembangan investasi.