DIFUSI NORMA PROGRAM PARTISIPASI ANAK DI INDONESIA

Abstract

Konvensi Hak Anak (KHA) PBB merupakan bentuk nyata pergeseran prioritas masyarakat dunia dalam isu-isu hak asasi manusia. Anak tidak lagi dilihat menjadi obyek, namun merupakan subyek dalam proses pembangunan. Penyebaran norma perlindungan dan partisipasi anak menjadi agenda besar bagi UNICEF dan organisasi internasional non-pemerintah yang bergerak pada isu anak. Demikian halnya proses difusi norma partisipasi anak yang terjadi di Indonesia. Keingintahuan penulis akan sejauh mana proses difusi norma partisipasi anak di Indonesia dan apa saja dampak yang dihasilkan menjadi latar belakang untuk menulis karya ilmiah ini melalui pandangan konstruktivis. Metode penelitian dalam penulisan karya ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, sehingga penulis mengumpulkan sejumlah data dari sumber sekunder yang berupa buku, jurnal, situs internet dan lain sebagainya. Sedangkan untuk teknik analisis data, penulis menggunakan metodologi kualitatif-deduktif. Penelitian ini menggunakan perspektif konstruktivis Nicholas Onuf, yang mana menemukan bahwa di tingkat internasional, KHA merupakan rules perlindungan dan partisipasi anak. Selanjutnya KHA sebagai rules memiliki instrumen penyebar/diseminasi speech act (norm entrepreneur) berupa UNICEF dan lembaga penelitiannya, serta negara-negara dan kantor perwakilan UNICEF merupakan agents dari KHA ini. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis difusi norma Finnemore dan Sikkink menemukan bahwa UNICEF dan organisasi internasional lainnya (Save the Children, Plan International, World Vision International) telah berperan sebagai norm entrepreneurs. Organisasi-organisasi tersebut menggunakan platform norma partisipasi anak untuk mengajari apa yang seharusnya menjadi kepentingan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Konsep difusi norma Finnemore dan Sikkink yang mengasumsikan norma datang dari dari tingkat internasional dan diperkenalkan kepada tataran nasional/domestik Indonesia (top-down), menemukan bahwa proses difusi norma partisipasi anak di Indonesia telah sampai pada tahap tahap akhir, yakni norm internalization. Hal tersebut berarti bahwa pada tataran pemerintah dan perundang-undangan, norma perlindungan dan partisipasi anak telah dianggap menjadi sesuatu yang sudah seharusnya ada (taken for granted). Bukti internalisasi norma pada tataran pemerintah Indonesia, antara lain : telah terlembaganya Forum Anak dan peraturan perundang-undangan tentang hak anak, berjalannya program Kabupaten/Kota Layak Anak, dan penyusunan laporan periodik secara rutin kepada Komite PBB untuk Hak-hak Anak. Meski demikian, terlembaganya peraturan serta program tersebut belum terimplementasi dengan baik di tingkat masyarakat, yang ditunjukkan dengan resistensi di tengah masyarakat. Lebih lanjut, untuk menganalisa resistensi terhadap difusi norma di tengah masyarakat, penelitian ini juga menggunakan konsep localization Acharya. Keunggulan konsep localization dibandingkan konsep difusi norma adalah sifatnya yang tidak bergerak linier, namun bergerak bercabang pada tiga alternatif kemungkinan, yakni resistensi, norm displacement, dan localization. Percabangan tersebut memungkinkan kerangka konseptual ini membaca lebih dalam tentang respon masyarakat tentang masuknya sebuah norma baru. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa sedang terjadi resistensi kultural dan resistensi berbasis interpretasi agama di tengah masyarakat Indonesia sebagai hasil dari difusi norma partisipasi anak. Kemunculan resistensi tersebut disebabkan oleh tidak dilibatkannya atau kurang maksimalnya peran agen lokal dalam proses interpretasi dan internalisasi norma.