NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Abstract

Kewajiban pelaporan oleh notaris atas transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 ternyata bertentangan dengan kewajiban merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris oleh notaris sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. Rahasia jabatan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris tidak berlaku mutlak. Dalam hal terdapat kepentingan yang lebih tinggi yaitu kepentingan umum dan negara, maka kerahasiaan yang dimaksud dapat dikecualikan.