KEWENANGAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Abstract

Potensi Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo ini sangatlah tinggi ketika mampu dikelola dan dikembangkan secara maksimal dalam menunjang roda pemerintahan dan pembangunan wilayah tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo terutama Bupati Situbondo memberikan kewenangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo untuk mengelola di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan asset daerah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas menjalankan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : Pertama, bagaimana kewenangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo. Kedua, Bagaimana mekanisme Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu : untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sedangkan tujuan khusus yaitu : untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu : dengan menggunakan undang-undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.