Rekonstruksi Rekrutmen dan Masa Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Rangka Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi ( UU MK). Pembentukan MK dilandasi oleh kebutuhan untuk menjawab sejumlah permasalahan hukum di Indonesia yang sebelumnya menemui jalan buntu. Melalui kewenangan dan kewajiban yang dimilikinya, MK setidaknya berperan sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), pengawal demokrasi (the guardian of democracy), dan pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights). Artinya, di samping mengawal UUD 1945 yang mengandung nilai-nilai luhur Pancasila, MK juga mengawal ditegakkannya prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.