Reformulasi Haluan Negara Model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Abstract

Secara historis pada saat pembentukan negara, kedudukan MPR di desain, sebagai lembaga yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (vertretungsorgan des Willens der Staatsvolkes) yang berbeda dengan lembaga negara lainnya. Dengan kedudukan tersebut, memposisikan lembaga ini sebagai pembentuk Undang-Undang Dasar dan kebijakan nasional negara melalui garis-garis besar haluan negara (GBHN) serta menempatkan Presiden sebagai mandataris MPR. Pada pemahaman ini, maka level kekuasaan tertinggi ketatanegaraan Indonesia ada di MPR.