IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KAWASAN PERKOTAAN KABUPATEN JEMBER

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan Kabupaten Jember. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dalam perencanaan tata ruang wilayah kota harus ditambahkan rencana penyediaaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH), jenis dan persentase keberadaan RTH ini penyebarannya, terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Disebutkan dalam Undang-Undang ini bahwa, proporsi RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota dan 10% diperuntukkan RTH privat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, ketekunan atau keajegan pengamatan dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember sedang berjalan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik baru terealisasi sebesar 11,71% hingga tahun 2016 dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat meskipun masih kurang maksimal dan merata, namun masih terdapat kendala-kendala dalam impementasinya. Secara jelas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Komunikasi, Pemerintah Kabupaten Jember telah mengamanatkan melalui Perda dan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Tata Kota dan Pedesaan (seksi Pertamanan) telah menjalankan kebijakan ini dan memberikan sosialisasi berupa himbauan baik lisan maupun tulisan kepada masyarakat perkotaan Kabupaten Jember tentang pentingnya menjaga kebersihan dan memelihara fasilitas-fasilitas taman kota, walaupun kenyataannya kesadaran masyarakat masih kurang. Meskipun kebijakan telah dilaksanakan, namun penyediaan ruang terbuka hijau publik belum memenuhi proporsi luas yang telah diamanatkan. Sehingga dalam pemanfaataannya pun menjadi kurang maksimal, kareana dari segi kuantitas belum terpenuhi dan segi kualitas belum memadai; 2) Sumber daya, sumber daya manusia (staf) Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Tata Kota dan Pedesaan (seksi Pertamanan) sangat penting mengingat Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai implementor kebijakan yang menjalankan tugas penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau publik. Kendala dalam sumber daya yaitu kurangnya sumber daya keuangan yang itu dapat mempengaruhi proporsi luasan ruang terbuka hijau yang disediakan dan kelengkapan fasilitas taman kota; 3) Disposisi (kecenderungan), Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Tata Kota dan Pedesaan (seksi Pertamanan) telah menjalankan kebijakan ini yaitu mendorong kualitas taman perkotaan dengan melakukan perbaikan dan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung aktifitas pada taman kota, meskipun tidak merata pada seluruh RTH yang ada dikarenakan terbatasnya anggaran. Untuk mendorong secara kuantitas dengan menambah taman-taman baru di perkotaan, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang bidang Tata Kota dan Pedesaan masih belum bisa melaksanakan karena terkendala belum tersedianya Master Plan pembangunan RTH; 4) Struktur Birokrasi, dalam kebijakan penyediaan dan pemanfaatan RTH publik belum ada struktur birokrasinya. Meskipun begitu, dalam pelaksanaannya implementor sudah disediakan prosedur kerja yaitu berdasarkan tugas pokok dan SOP (Standard Operating Procedures) yang sudah ditetapkan.