TINJAUAN YURIDIS SENGKETA TANAH YANG BERSERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 31 / KELURAHAN KEBONSARI ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH DI KELUARAHAN KEBONSARI KABUPATEN JEMBER

Abstract

Penerbitan sertilikat hak pakai atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Jember di Kelurahan Kebonsari Kabupaten Jember yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5/1973. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember seharusnya melakukan tahapan-tahapan yanG sama pula dalam memproses permohonan sertilikat oleh rakyat sebagai pribadi yang menguasai tanah tetapi dalam pelaksanaanva terjadi adanva tahapan yang terlewatkan Hal itulah yang menyehabkan sengketa antara Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dengan rakyat yang menguasai tanah. Berdasarkan hal tersebut penyusun menyusun skripsi ini dengan judul "Tinjauan Yundis Sengketa Tanah yang Bersertifikat Hak Pakai Nomor 31 / Kelurahan Kebonsari atas Nama Pemerintah Daerah di Kelurahan Kebonsari Kabupaten Jember" Tujuan dan penulisan ini adalah untuk mengetahui keabsahan sertifikat hak pakai nomor 31 Kelurahan Kebonsari atas nama pemerintah daerah kabupaten Jember serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukumnya. Metode pendekatan masalah digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan dengan plan penelaahan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pemecahan masalah. Dengan kata lain menelaah masalah yang timbul berdasarkan hukum yang berlaku (Soemitro, 1990 : 91). Permohonan hak milik yang telah diajukan oleh Soeramin tidak mendapat kepastian hukum, apakah pemohonan diterima atau ditolak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sampat diterbitkannva sertifikat hak pakai atas obyek yang sama. Apabila Kepala Kantor Pertanahan ingin melindungi hak Soeramin sebagai warga negara Indonesia maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tidak dapat begitu saja menerbitkan sertifikat hak pakai nomer 31 Kelurahan Kebonsari. Sekurang-kurangnya harus mengingatkan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tentang adanya permohonan Soeramin yang dipertimbangkan untuk ditolak atau diterima dan tentunya hal ini membuka peluang bagi Soeramin untuk melakukan upaya hukum menurut pasal 8 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973. Keabsahan sertilikat hak pakai nomor 31 Kelurahan Kebonsari atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya ketetapan admintstrasi negara dalam hal ini tindakan kepala kantor Pertanahan Kabupaten Jember tanpa memperhatikan kepentingan permohonan Soeramin adalah menyimpang dari ketentuan perudang-undangan dan tidak sesuai peraturan dasarnya sehingga kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melakukan kekhilafan (dwaling) dan sertifikat tersebut dapat dibatalkan. Sertifikat hak pakai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember telah memenuhi unsur-unsur Keputusan tata usaha negara pada pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 5 tahun l986 tentang PeradiIan tata usaha negara namun tanah tersebut sudah diajukan permohonan haknya oleh Soeramin dan masih dikuasai oleh Soeramin. Berkaitan dengan hal tersebut maka penyelesaian hukumnya dapat melalui Peradilan Tata Usaha Peradilan Tata Usaha Negara. Saran yang dapat diberikan oleh Penyusun adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan sertifikat seharusnya menerapkan asas kecermatan sesual dengan asas-asas pemerintahan yang baik agar sertifikat yang dikeluarkan memenuhi syarat-syarat sahnya ketetapan admmistrasi Negara.