POLITIK HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG (Studi Kebijakan dalam Pembangunan Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu)

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan sejak 01 Januari 2001, telah mernbuka ruang dan kesempatan bagi keleluasaan daerah untuk mengelolah potensi daerahnya secara maksimal, sesuai dengan capaian ekonomis yang hendak diraih dalam proses pembangunannya Otonomi daerah seolah-olah menjadi simbol "pembebasan" daerah atas kekuasaan otoriter pemerintah pusat, dengan otonomi daerah pemerintah daerah dituntut untuk membenahi dan mempercantik daerahnya agar arus investasi dapat mengalir dengan lancar. Daerah yang saat ini tengah giat-giatnva berbenah diri adalah Kabupaten Lumajang. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk membangun Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu merupakan momentum awal bagi kebangkitan ekonomi Kabupaten Lumajang yang berbasiskan pada ekonomi kerakyatan berkarakter agro industri. Kebijakan itu dilandasi oleh dua motivasi besar yaitu ingin menghilangkan kesan kota kantong pada diri Kabupaten Lumajang dan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Tiga hal penting yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah tentang konsepsi pembangunan Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu, bentuk politik hukum yang melandasi pembangunan Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu, dan kebijakan yang diambil guna mendukung Kawasan Wonorejo sebagai Kawasan Sentra ekonomi Terpadu. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber bahan yang dipergunakan berasal dari studi literatur dan studi lapangan, sedangkan pada analisa bahan menggunakan metode berfikir deduktif, berangkat dari hal yang bersifat umum menuju sesuatu hal yang bersifat khusus, Konsepsi pembangunan Kawasan Wonorejo adalah terbentuknya kawasan Sentra Ekonomi Terpadu, yaitu kawasan tempat terkonsentrasinya kekuatan-kekuatan sektor ekonomi dan layanan publik lainnya. Kawasan Wonorejo Terpadu diharapkan dapat memainkan perannya sebagai "Central Public Services", yaitu pusat layanan publik yang berdimensi ekonomi, perdagangan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Bentuk politik hukum atas pembangunan kawasan tersebut dilandasi oleh tiga peraturan daerah pokok. yaitu Perda No.15 Tahun 2002 tentang APBD Kabupaten Lumajang 2002, Perda No 01 Tahun 2001 tentang Propeda Kabupaten Lumajang tahun 2001-2005 dan Perda No. 01 Tahun 2002 tentang Renstra Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2002-2004. Kebijakan yang diambil pemerintah kabupaten guna mendukung Kawasan Wonorejo sebagai Kawasan Sentra Ekonomi terpadu adalah menunjuk. Drs. Masudi, Msi. sebagai Kepala Pengelola Kawasan Wonorejo Terpadu berdasarkan SK Bupati Lumaiang No 821/319/427.13/2002, tertanggal 29 Oktober 2002. Disamping itu, pemerintah kabupaten juga melancarkan promosi ke berbagai media massa baik lokal, regional maupun nasional agar keberadaan Kawasan Wonorejo Terpadu dikenal masyarakat luas khususnya para investor. Hal terpenting yang perlu dipaharni dalam pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu adalah agar orientasi pembangunan lebih diarahkan pada pengembangan wilayah daerah di sekitar kawasan, baik yang berfungsi daerah penghubung (interconnecting area) maupun yang berfungsi sebagai daerah pendukung (Buffer Area). Perlu dibuat produk hukum daerah yang mengatur secara lebih detail dan operatif pengelolaan Kawasan Wonorejo sebagai Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu. Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu menyusun peraturan daerah yang deregulatif guna memberikan fasilitas kemudahan berupa insentif dan subsidi bagi investor yang mau menanamkan modalnya di Kabupaten Lumajang.