ANALISIS PENAFSIRAN UNDANG-UNDANG TERHADAP GRATIFIKASI SEKS DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai pengkategorian gratifikasi seks sebagai tindak pidana korupsi dan penafsiran Undang-Undang dalam ketentuan gratifikasi. Pengaturan gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum (skripsi) ini menggunakan teknik studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukan bahwa gratifikasi seks menimbulkan banyak implikasi, sebagaimana gratifikasi seks juga melanggar nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Gratifikasi seks termasuk dalam bentuk tindak pidana korupsi meskipun belum diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga untuk mewujudkan tujuan hukum diperlukan metode penafsiran dalam ketentuan Pasal 12B tersebut, dengan mengalisis secara mendalam terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang digunakan dalam penulisan ini adalah nilai-nilai yang diimplementasikan ke dalam sila-sila Pancasila.