FUNGSI PERJANJIAN KAWIN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abstract

Di Indonesia peraturan undang-undang tentang perkawinan yang mengatur mengeni perjanjian kawin seperti yang telah dijelaskan di atas meliputi, Undnag-undang perkawinan Nomor 01 tahun 1974, KUH Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Mengenai kompeherensif ketiga peraturan perundang-undangan, ketiga peraturan tersebut terbatas dalam suatu pengertian dari perjanjian kawin itu sendiri. Undang – undang Nomor 01 Tahun 1974 hanya mengatur perjanjian kawin dalam satu pasal yaitu pasal 29, perjanjian dalam Pasal 29 ini jauh lebih sempit dari apa yang di jabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPdt, karena hanya meliputi “verbintenissen” yang bersumber pada persetujuan saja (overenkomsten), dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi “verbintenissen uit de wet allen” (perikatan yang bersumber pada undang-undang) dikatakan lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam undang-undang ini tidak termasuk di dalamnya ta’lik talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah.