JUAL BELI TANAH DENGAN MENGGUNAKAN BUKTI KEPEMILIKAN YANG CACAT

Abstract

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut ini: 1. Akibat hukum jika jual beli tanah dengan menggunakan bukti kepemilikan yang cacat, adalah Perjanijan Jual-beli tersebut dapat dibatalkan, terdapat dua cara untuk meminta pembatalan perjanjian, yang pertama, pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat membuat gugatan perdata wanprestasi ke Pengadilan Negeri setempat dan memohon kepada hakim agar perjanijan jual beli itu dibatalkan. Kedua, dengan menunggu sampai ia digugat atau sebagai tergugat memlalui gugatan pengadilan berdasarkan bukti-bukti, surat, kwitansi serta keterangan saksi selama menjalani proses persidangan maka hakim membuat dasar pertimbangan untuk dapat memutus perkara perdata terhadap pembatalan perjanjian jual-beli tersebut. 2. Dasar pertimbangan Hakim (ratio decidendi) sehingga hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat atas perkara dengan nomor : 16/Pdt.G/2011/PN.Kdi dengan mengabulkan sebagian gugatan penggugat adalah Majelis berpendapat bahwa Tergugat I terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara pensertipikatan tanah tersengketa menjadi atas namanya, Penggugat dalam hal ini tidak bisa membuktikan bahwa obyek jualbeli tersebut adalah atas namanya sehingga hakim tidak bisa membatalkan perjanjian jual beli yang sudah terjadi antara tergugat I dengan tergugat II,III,IV karena akta jual beli yang diterbitkan PPAT tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Pembeli disini tidak mengetahui bahwa perolehan sertipikat melalui cara yang tidak halal maka pembeli dapat dikatan sebagai pembeli yang beritikad baik.