PROSEDUR PELAPORAN DI BAGIAN KEUANGAN DAN ASET DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN JEMBER

Abstract

1) Pengadaan Dokumen Belanja Pengadaan belanja oleh bagian aset ini adalah langkah awal yang dimaksudkan agar mengetahui aset apa yang dibutuhkan oleh bidang keuangan dan aset,dengan adanya pengadaan tersebut bagian aset dapat secara rinci merangkum apa aja yang diperlukan ke bagian Bendahara Bagian Keuangan dengan melampirkan SPK / Surat Perintah Kerja. SPK / Surat Perintah Kerja adalah surat resmi perintah pengerjaan suatu proyek dengan estimasi biaya yang dibutuhkan, isi surat tersebut adalah : 1. Kolom pertama diisi nama Dinas yang bersangkutan. 2. Kemudian kolom kedua nomor dan tanggal yang berfungsi untuk. mengetahui terhitungnya surat perintah dari tanggal awal ditentukan. 3. Kolom keempat diisi rentang waktu pelaksanaan. 4. Tabel berisi volume barang , unit dan pajak yang sudah ditentukan 10%. Jika data-data yang dimaksud dalam Surat Perintah Kerja telah disepakati, Bagian Aset dapat langsung memberikan Surat tersebut ke Bendahara Bagian Kuangan, dan bagian keuangan dapat melakukan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar lalu diserahkan langsung ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPKAD) 2) Verifikasi kelengkapan data Verifikasi dilakukan jika BPKAD setelah menerima surat-surat yang diperlukan berupa SPK, SPP, SPM guna proses lanjutan. Jika dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat sudah terlengkapi, maka SP2D ( Surat Permohonan Pencairan Dana) bisa diterbitkan, tetpapi apabila surat yangdiperlukan tidak lengkap maka akan dikembalikan ke Bagian Keuangan karena dana belum dapat dicairkan.