PROSEDUR PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Abstract

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember serta berdasarkan data yang telah diperoleh mengenai Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : a. Prosedur Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember : 1) WP mengajukan berkas BPHTB ke Bagian Pelayan

2) Bagian Pelayan memeriksa berkas serta menunjuk jumlah pembayaran BPHTB teruntang. WP kembali ke Bagian Pelayanan menyerahkan tanda bukti pembayaran dan bagian pelayanan memberikan tanda bukti pengambilan berkas. 3) Berkas masuk ke Bidang Penetapan dan Verifikasi untuk diteliti (Verifikasi dan Validasi) kebenaran berkas dan kebenaran jumlah BPHTB terutang WP. 4) Berkas kembali ke Bagian Pelayanan dan siap untuk diambil oleh WP.

b. Membantu pelaksanaan kegiatan penelitian BPHTB untuk meneliti kebenaran dan kesesuaian data yang diajukan Wajib Pajak di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaen Jember : 1) Verifikasi

Meneliti kebenaran data yang diajukan WP yang meliputi kesamaan NJOP pada Lembar Pengawasan Arus Dokumen, NJOP SSPD-BPHTB, NJOP SPPT, Sertifikat/surat tanah lain,Pembayaran PBB-P2 selama 5 tahun terakir, kesesuaian KTP, KK/KSK. 2) Validasi

Validasi merupakan suatu tindakan persetujuan atas selesainya proses Verifikasi berkas BPHTB atas pengajuan Wajib Pajak dengan menandai (print out) barecode yang bernomer seri secara komputerisasi disetiap SSPD-BPHTB tepatnya dipojok sebelah kanan.