ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) SEBAGAI JAMINAN PADA PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT PASAR BARU KANTOR CABANG MAGETAN

Abstract

Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu badan keuangan telah ikut membantu meningkatkan taraf hidup pengusaha ekonomi lemah terutama yang berada di pedesaan dengan jalan memberikan bantuan kredit lunak yaitu melalui Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES). Nasabah atau Debitur dalam rangka mendapatkan kredit dari Bank, terdapat dua kemungkinan, yaitu pertama : permohonan kredit dikabulkan oleh pihak Bank, dan kedua : Permohonan kredit tersebut di tolak oleh pihak Bank apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak Bank. Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat dikatakan bahwa dalam praktek Perbankan para pemohon tidak begitu saja mendapat kredit dari Bank, akan tetapi mereka harus menyediakan jaminan atas kredit yang telah diberikan kepadanya. Dengan jaminan tersebut, maka akan menimbulkan suatu kepastian bagi pihak kreditur untuk dapat menerima kembali pengembalian kredit yang telah diberikan kepada debitur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jaminan yang dipergunakan dalam pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dalam penulisan ini memakai Lembaga Jaminan yang menggunakan Surat Kuasa Membebankan hak Tanggungan (SKMHT). Berdasarkan hal tersebut timbul suatu permasalahan sebagai berikut : alasan BRI dapat memberikan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dengan menggunakan jaminan bukan sertifikat, hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pemberian kredit dengan Jaminan Surat Kuasa Membebankan hak Tanggungan (SKMHT), dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BRI apabila terjadi Wanprestasi pada pihak debitur. Suatu bentuk tulisan karya ilmiah pada dasarnya harus ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ilmiah yang diperoleh dari hasil penelitian yang mendalam, oleh karena itu tujuan penulisan ini merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan pedoman bagi penulis. Pembuatan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan masalah secara Juridis normatif, dengan mengumpulkan data-data primer yaitu dengan melakukan wawancara tidak terstruktur dan data-data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang akhirnya dianalisis secara logika filosofis. Hasil yang bisa diperoleh dalam penulisan ini antara lain, banyaknya Pemohon KUPEDES yang belum memiliki sertifikat hak atas tanahnya, maka pihak BRI sebagai pemberi kredit dapat menerima jaminan berupa Surat Tanah yang belum disertifikatkan seperti : Petok D/Letter C/Girik, dengan menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sebagai pengikatnya. Hambatan yang sering timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan memakai jaminan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) terjadi pada saat pihak Bank melakukan sita jaminan atau eksekusi terhadap pihak debitur yang telah melakukan Wanprestasi sulit untuk dilaksanakan, selain itu karena mudahnya syarat-syarat yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, maka dengan demikian Permohonan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) semakin bertambah banyak. Sedangkan tenaga atau personal serta sarana yang terdapat pada Bank Rakyat Indonesia Unit Desa belum cukup memadai dan bila terjadi Wanprestasi oleh pihak debitur, maka pihak Bank sebagai pihak kreditur akan melakukan pembinaan yang lebilt intensif, melakukan penyelamatan terhadap KUPEDES yang berupa penjadwalan kembali (reseheduling). Persyaratan kembali (reconditioning) ; penataan kembali (restructuring). Untuk kemudian melakukan penyelesaian secara damai, tetapi apabila hal tersebut diatas tidak dapat dilaksanakan maka pihak Bank akan melakukan penyesuaian melalui saluran hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis akan memberikan saran yaitu : agar lembaga jaminan yang ada di Indonesia Iebih diperhatikan secara khusus oleh pihak yang berkompeten didalam lembaga tersebut ; agar supaya pihak Bank benar-benar melaksanakan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada dengan memberikan suatu kebijaksanaan kepada pemohon kredit, agar pihak Bank berusaha keras merangkul dan melakukan pendekatan kepada masyarakat desa.