TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG WAKIL BUPATI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN JEMBER

Abstract

Perubahan paradigma tentang otonomi daerah dalam sistem pemerintahan (governance system) saat ini, menuntut optimalisasi penyiapan aparatur pemerintahan daerah path pelavanannva kepada masyarakat. Wakil Bupati sebagai abdi negara yang tugas dan wewenangnya membantu kelancaran Bupati dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannva sebagai Kepala Daerah. Dalam UU. Nomor 5 Tabun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Wakil Kepala Daerah keberadaarmva di setiap daerah hanya menurut kebutuhan daerahnya masing-masing. Setelah chundangkannya UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, eksistensi Wakil Bupati pada Pemerintahan. Kabupaten dapat dikatakan sangat diperlukan dalam menunjang kelancaran birolo-asi Pemerintahan Kabupaten sehingga pemerintahan dapat betjalan efektif dan efisien. Berkaitan dengan fenomena diatas maka pemasaiahan Nang diangkat dalam penvusunan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Daerah, bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Bupati berdasarkan UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. sera pertanggungjawaban Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan tetap. Sedangkan tujuan yang akan dicapai dengan penvusunan skripsi ini adalah menganalisa pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Daerah, menganalisa pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Bupati berdasarkan UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Jember, dan menganalisa pertanggungjawaban Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan tetap. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai sumber data dalam penyusunan sknpsi ini Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan studi literal ur dan studi lapangan, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisa data yaitu deskriptif kualitatif dan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Pengamatan penyusun dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Daerah sebagai pernirnpin di daerahnya dan sebagai pengayom masyarakat secara umum sudah terkontruksi dalam UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu Kepala Daerah wajib untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing Pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Bupati berdasarkan UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa tugas-tugas dan wewenang Wakil Bupati bersifat internal Pemerintahan Kabupaten dan mendampingi Bupati dalam menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Jember. Apabila Bupati berhalangan tetap, maka jelas pertanggungjawaban Wakil Bupati secara otomatis menggantikan tugas dan kewajiban Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten, serta mempertanggungjawabkannya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Saran yang dapat diberikan penyusun kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember adalah perlu adanya perbaikan tataran teknis mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Wakil Bupati agar tidak tumpang tindih dengan tugas-tugas Kepala Daerah.