ANALISIS STAKEHOLDER DALAM KEIKUTSERTAAN KLINIK SWASTA DAN DOKTER PRAKTIK PERORANGAN SEBAGAI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Abstract

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau sering disebut sebagai gatekeeper adalah sistem pelayanan kesehatan yang berperan sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar berfungsi optimal sesuai standar kompetensinya dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai standart pelayanan medik. Dalam menjalin kemitraan dengan BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan milik pemerintah yang memenuhi persyaratan diwajibkan untuk bekerjasama dengan BPJS kesehatan, sedangkan fasilitas kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Data yang diperoleh dari BPJS kesehatan Jember bulan Februari 2015, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Jember berjumlah 113 yang terdiri dari 49 puskesmas, 27 dokter praktek perorangan, 15 dokter gigi, dan 16 klinik pratama, 5 klinik TNI dan 1 klinik POLRI, dengan jumlah peserta di Kabupaten Jember yang telah terdaftar di BPJS kesehatan Jember sejumlah 1.180.421 peserta. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan laporan tahunan per Juli 2015, menyebutkan jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember terdapat 328 dokter praktek perorangan dan 52 klinik pratama. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan BPJS kesehatan Jember tersebut dapat diperoleh hanya 8% jumlah dokter praktik perorangan yang bekerjasama dengan BPJS dari total jumlah dokter praktik perorangan di Kabupaten Jember dan 32% klinik pratama yang bekerjasama dengan BPJS dari total klinik pratama di Kabupaten Jember. Jika dilihat dari jumlah penduduk seluruh penduduk Kabupaten Jember sejumlah 2.332.726 jiwa, fasilitas kesehatan tingkat pertama yang seharusnya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan adalah 233 FKTP, hal ini terdapat selisih yang cukup signifikan dengan jumlah FKTP yang sudah bekerja sama dengan BPJS kesehatan Jember, sehingga perlu dilakukan analisis stakeholder. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, sasaran penelitian ini adalah perwakilan kepala klinik dan DPP di Kabupaten Jember, IDI dan Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) selaku organisasi profesi, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan BPJS Kesehatan Jember selaku penentu kebijakan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Stakeholder dalam keikutsertan klinik swasta dan DPP sebagi FKTP program JKN digolongkan dalam 3 golongan yaitu BPJS Kesehatan cabang Jember dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember sebagai stakeholder kunci, klinik swasta dan DPP sebagai stakeholder utama dan IDI dan PKFI sebagai stakeholder pendukung (sekunder). BPJS Kesehatan cabang Jember memiliki kepentingan terkuat berdasarkan kepentingan, posisi dan kewenangannya dalam keikutsertaan klinik swasta dan DPP sebagai FKTP program JKN, Dinas Kesehatan cabang Jember, IDI dan PKFI memiliki kepetingan yang lemah karena peran dan kepentingan mereka yang belum sesuai dengan kewenangannya sedangkan klinik swasta dan DPP memiliki kepentingan yang kuat kaitannya dalam partisipasinya sebagai FKTP program JKN. BPJS Kesehatan cabang Jember selaku stakeholder kunci memiliki pengaruh terbesar dalam keikutsertaan klinik swasta dan DPP sebagai FKTP program JKN namun tidak dengan Dinas Kesehatan kabupaten Jember, IDI dan PKFI sebagai organisasi profesi memiliki pengaruh lemah, sedangkan berbagai kebutuhan dari klinik swasta dan DPP ini dapat menjadi alasan untuk berpartisipasi sebagai FKTP program JKN dengan beberapa pertimbangan tertentu. Dampak negatif yang bisa muncul dari keikutsertaan klinik swasta dan DPP sebagai FKTP program JKN ini adalah mengenai distribusi fasilitas klinik swasta dan DPP dan konflik kepentingan antar sesama FKTP untuk meminimalisir dampak yang mungkin terjadi tersebut BPJS Kesehatan cabang Jember melakukan antisipasi manajemen resiko dengan melakukan Mapping berdasarkan jumlah rasio faskes dan jumlah peserta di kabupaten Jember