Tinjauan Yuridis Pengajuan Gugatan Pembagian Harta Warisan Yang Belum Dibagi Oleh Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 43/Pdt.G/2011/Pn.Jr)

Abstract

Proses perjalanan kehidupan manusia, diawali dengan kelahiran, hidup, dan diakhiri dengan kematian, ketiga peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang tidak dapat dielakkan, apakah melalui prosedur yang sah/tidak, maupun karena perkawinan. Peristiwa kelahiran ?eseorang, tentunya akan menimbulkan akibat hukum seperti hubungan hukum dengan orang tua, saudaranya, keluarga pada umumnya, dan juga timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya, peristiwa perkawinan juga menimbulkan akibat hukum yang kemudian diatur dalarn hukum perkawinan. Maka timbul hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antar suami istri, terhadap anak-anak dan pihak-pihak lainnya. Demikian juga peristiwa kematian (meninggal dunia) juga merupakan peristiwa yang menimbulkan akibat hukum terhadap orang lain terutama pada keluarganya dan pihak-pihak tertentu. Pada saat kematian, akan timbul persoalan tentang bagaimana harus dilakukan terhadap harta yang ditinggalkan. Dalam sistem kewarisan menurut hukum perdata para ahli waris dapat menentukan salah satu sikap diantara tiga kemungkinan, yaitu: 1. Menerima harta warisan secara penuh dan mumi (Zuivere aanvaarding) 2. Menerima ha1ia warisan dengan syarat (Bene.ficiare aanvaarding) 3. Menolak hart a warisan ( Verwerpen) Namun pada kenyataannya, tidak menutup kemungkinan terjadi sikap penolakan atas bagian kekayaan itu. Dalam pasal 1057 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : "Menolak suatu warisan harus terjadi secara tegas, dan harus diiakukan dengan suatu pemyataan yang dibuat di kepaniteraan pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu". Pada pasal 1057 KUH Perdata tersebut, dapat ditarik suatu pengertian bahwa para ahli waris dapat menentukan sikap untuk menolak bagian warisan dari si pewaris dalam bentuk suatu pemyataan kepada kepaniteraan pengadilan negeri setempat dimana warisan itu telah terbuka. Adapun yang dimaksud dengan penolakan itu sendiri adalah melepaskan suatu hak sebagaimana halnya dengan setiap pelepasan hak lainnya. Penu1isan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perselisihan antara anggota keluarga mengenai pembagian harta waris, yang dimana ada hmia waris dari orang tua mereka yang belum dibagi waris, tetapi dikuasai oleh salah satu ahli waris. Berdasarkan Jatar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah yang betjudul " Tinjauan Yuridis Pengajuan Gugatan Pembagian Harta Warisan Yang Belum Dibagi Oleh Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :43/Pdt.G/2011/PN.JR)". Rumusan masalah yang dibahas yaitu, Pertama adalah Apa alasan yang digunakan ahli waris mengajukan gugatan pembagian harta warisan yang belum dibagi oleh ahli waris. Dan yang kedua adalah Bagaimana akibat hukum adanya putusan dmi Pengadilan Negeri Jember Nomor 43/Pdt.G/2011/PN.JR. Tujuan dalam penulisan ini aclalah yang petiama. untuk mengetahui dan memahami apa alasan yang digunakan seorang ahli waris mengajukan gugatan dalam hal pembagian harta \varis yang belum dibagi oleh ahli waris. Dan yang xii kedua untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 43/Pdt.G/2011/PN.JR. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), yaitu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam skripsi ini penulis mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 43/Pdt.G/2011/PN.JR. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa alasan pengajuan gugatan pembagian harta warisan yang belum dibagi waris antara lain : Ada harta warisan yang ditinggal mati oleh pewaris belum dibagi semua ahli waris, ahli waris yang tidak mendapat bagian dari harta warisan yang belum dibagi, sudah meminta agar harta warisan yang belum dibagi supaya dibagi sama rata, adanya itikad tidak baik ahli waris yang menguasai harta warisan yang belum dibagi. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa akibat hukum dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri Jember Nomor 43/Pdt.G/201l!PN.JR. atas gugatan Penggugat adalah bahwa para pihak yang bersengketa harus tunduk dan mematuhi isi putusan. Hal itu karena melalui putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.JR. dinyatakan : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menyatakan para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat adalah sebagai ahli waris almarhum P. Supm1i dan almarhumah B. Suparti, menyatakan 2 bidang tanah kering dan 2 bidang tanah· sawah adalah harta peninggalan almarhum dan belum pernah dibagi, menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk membagi harta warisan menjadi 3 yang masing-masing mendapatkan 1/3 bagian, menghukum para Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 968.800,- (Sembilan ratus enam puluh delapan 1ibu delapan ratus rupiah) Berdasarkan hal itu, maka secara yuridis para pihak seharusnya tunduk pada isi amar putusan Peng:adilan Negeri Jember Nom or : 43/Pdt.G/20 11/PN .JR. Dengan demikian, maka penyelesaian perkara pengajuan gugatan pembagian harta warisan yang belum dibagi oleh ahli waris yang menguasai obyek sengketa telah selesai. Sebaiknya semua ahli waris yang ditinggal mati oleh pewaris, membagi hm1a warisan secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila perkara pembagian harta warisan itu diselesaikan oleh Pengadilan, maka apapun keputusan Pengadilan itu sebaiknya para pihak tunduk dan patuh pada amar putusan sebagaimana dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 43/Pdt.G/2011/PN.JR.