Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Narkotika Putusan Nomor: 407/Pid.SUS./2015/PN.Sby

Abstract

Sistem peradilan pidana memegang peranan penting dalam penanganan tindak pidana narkotika ini. Seharusnya sejak proses penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pelaksanaan pemidanaan penanganan tindak pidana narkotika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak menyimpang dari perundangundangan. Hakim harus benar-benar memperhatikan dakwaan dan fakta-fakta di persidangan, membuat pertimbangan yang baik serta memutus perkara dengan tepat tanpa mengenyampingkan kepastian dan keadilan hukum. Peneliti menarik untuk mengkaji skripsi mengenai surat dakwaan penuntut umum dalam hal pembuktian tindak pidana Narkotika. Salah satu kasus yang menarik untuk dibahas bersangkut paut dengan dakwaan dan putusan hakim adalah Putusan Pengadilan Negeri No.407/Pid.Sus/2015/PN.Sby. Terdakwa bernama Ronny Tanumiharjo bin Tan Him Hwa didakwakan dengan bentuk dakwaan Subsidair oleh Penuntut Umum yakni kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jika melihat dari perbuatan terdakwa di dalam putusan dalam hal ini dakwaan subsidair yang terdiri dari dakwaan primair, dakwaan subsidair, kesemuanya dilanggar oleh terdakwa. Dan hal tersebut perlu dipandang sebagai perbuatan dan kualifikasi tindak pidana pidana yang berdiri sendiri. Kemudian hakim dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa masih terjadi kesenjangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Oleh karena itu permasalahan yang dapat diambil oleh penulis diantaranya:Apakah bentuk surat dakwaan subsidair Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dan Apakah Pertimbangan Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Tujuan penelitian yang digunakam adalah Untuk menganalisis bentuk surat dakwaan subsidair Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 407/Pid.Sus/2015/PN.Sby dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dan Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan tipe penulisan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan, untuk sumber bahan hukumnya, penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya akan dianalisis menggunakan analisis deduktif. Kesimpulan yang pertana, Surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan subsidair dalam kasus tindak pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 407/Pid.SUS./2015/PN.Sby. Tidak sesuai dengan perbuatan materiil terdawa. Seharusnya Penuntut Umum dalam memilih bentuk dakwaan alternative dimana bahwa terhadap terdakwa hanya satu perbuatan pidana saja yang dapat didakwakan.Kemudian Dalam memeriksa perkara pidana di persidangan diharapkan Hakim harus teliti dalam mempertimbangkan fakta di persidangan meskipun konsekuensinya bahwa pengenaan pidana diterapkan pada ancaman pidana pokok yang paling berat. Kedua Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki Dan Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” tidak sesuai dengan fakta yang terugkap di persidangan. Karena pada dasarnya dari fakta yang terungkap di persidangan bahwasannya terdakwa tidak hanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diputus oleh hakim akan tetapi terdakwa juga melanggar beberapa pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan.