IMPLEMENTASI PUTUSAN MK No. 21/PUU-XII/2014 TENTANG PENETAPAN TERSANGKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN (Studi Kasus Perkara No. 04/Pid.Pra/2016/PN.Bwi)

Abstract

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) merupakan lembaga penyelenggara peradilan konstitusi, merupakan pengadilan yang memiliki karakteristik khusus. Karakteristik MK sebagai penyelenggara perkara-perkara konstitusional, menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi dalam setiap produk hukum di Indonesia. Konsekuensi yuridisnya, konstitusi adalah dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu, MK berwenang mengesampingkan, atau bahkan membatalkan produk undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, baik berhubungan dengan produk undang-undang hukum formil maupun hukum materiil. Terkait dengan hukum formil, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) adalah salah satu produk undang-undang yang sering diuji materiil di MK, dengan dalil-dalil antara lain, KUHAP dirumuskan dengan norma-norma yang buruk (bad formulation), yang memicu ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil ketika diimplementasikan dalam peristiwa konkrit.