Prosedur Pengeluaran Kas Pada Dinas Peternakan Perikanan Dan Kelautan Jember

Abstract

Era reformasi saat ini telah membawa beberapa perubahan dalam ketatanegaraan di negara ini. Salah satu perubahan tersebut adalah diberikannya kewenangan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999. Otonomi daerah menuntut pemerintahan daerah untuk lebih memberikan pelayanan publik yang didasarkan pada asas-asas pelayanan publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipasif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban demi tercapainya good governance. Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar mulai dari sistem penganggarannya, perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangannya. Pertanggungjawaban laporan keuangan daerah sebelum bergulirnya otonomi daerah hanya berupa laporan perhitungan anggaran dan nota perhitungan dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah manual admisnistrasi keuangan daerah yang diterapkan sejak tahun 1981