INTELLECTUAL CAPITAL: AKUNTABILITAS, TANTANGAN DALAM SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAHAN

Abstract

Tata Kelola Organisasi pemerintahan di Indonesia wajib memiliki kosakata dan meaksanakan akuntabilitas. Realitasnya pengungkapan laporan baik dari finansial maupun non finansial masih ragu atau terbatas. Padahal hal tersebut telah tegas disyaratkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pasal 2 tentang akuntabilitas. Permasalahan Akuntabilitas aparatur birokrasi yang akut ketika kesadaran pertanggungjawaban kepada atasan, tidak penting atau bahkan bukan kepada kolega, kelompok ataupun rakyat. Model seperti ini membuat kepedulian terhadap kepentingan dan misi organisasi menjadi rendah. Paper ini merupakan sebuah tinjauan interpretif atas praktek akuntabilitas kinerja penganggaran pemerintah dari perspektif Intellectual Capital. Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif atau pendekatan kualitatif, dengan menerapkan metode penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini sangat sesuai untuk kondisi Indonesia karena masih terbatasnya implementasi Intellectual Capital dalam sistem penganggaran di indonesia. Hasil analisis diharapkan mampu mengkonfirmasi pentingnya pemahaman atas dimensi teoritis dan praktis Intellectual Capital sebagai pendorong akuntabilitas pemerintahan demi perbaikan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta mampu memberikan kontribusi pemahaman atas pengukuran kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran.