PENGARUH KOMUNIKASI, STRUKTUR BIROKRASI DAN DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP SUMBERDAYA DAN DISPOSISI DALAM MENINGKATKAN KINERJA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (Studi Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kota Probolinggo)

Abstract

Pemanfaatan bangunan gedung merupakan tahap yang harus dilakukan pemeriksaan laik fungsi karena menyangkut keselamatan penghuninya, sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang bangunan gedung bahwa setiap bangunan gedung harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung (SLF) sebelum dimanfaatan. Kota Probolinggo sebagai daerah yang sudah menerapkan pelaksanaan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung sejak penetapan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008. Kinerja implementasi Sertifikat Laik fungsi bangunan gedung tidak berjalan sesuai tujuan perda.selama tahun 2008 – 2014 dari jumlah IMB yang dikeluarkan rata-rata 400 izin per tahun hanya 44 SLF yang dikeluarkan. Hal ini disebabkan oleh faktor internal birokrasi yaitu komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi, disposisi dan eksternal birokrasi yaitu dukungan publik. Penelitian ini mengunakan jenis metode penelitian kuantitatif dengan jenis studi explanatory research. Tahap pertama penelitian dilakukan analisis data kuantitatif dengan menggunakan SEM (Structural Equation Modeling) Amos versi 21 untuk menganalisis korelasi 6 variabel dengan merekonstruksi model Edward III dan konstruksi 2 model empiris. Pada tahap kedua analisis data kualitatif melalui indept interview dan forum diskusi group (FGD) guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif. Komunikasi, struktur birokrasi dan dukungan publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan dukungan publik berpengaruh terhadap disposisi. Pada struktur birokrasi, dukungan publik berpengaruh signifikan terhadap sumberdaya. Pada sisi lain komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap disposisi dan sumberdaya. Artinya komunikasi yang tidak konsisten dilakukan dan komunikasi yang tidak ditransmisikan kepada semua stakehoder tidak mampu meningkatkan peran disposisi dan sumberdaya. Meningkatkan peran sumberdaya dalam meningkatkan kompetensi SDM, jumlah peralatan dan kewenangan yang kuat. Pada variabel disposisi mengoptimalkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan SLF, melakukan mutasi staf sesuai kompetensi dan memberikan insentif kepada staf dalam pelaksanaan SLF-BG. Meningkatkan Kinerja implementasi kebijakan SLF-BG belum merata pada seluruh pemohon/pengguna bangunan gedung dan ketepatan kebijakan SLF-BG belum berguna/benilai bagi pemilik bangunan gedung sesuai dengan tujuan penyelenggaraan bangunan gedung yaitu bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Pengaruh simultan tidak langsung bahwa Sumberdaya berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF melalui disposisi. Disposisi berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung melalui sumberdaya. Struktur birokrasi berpengaruh terhadap kinerja implementasi SLF melalui sumberdayaatau disposisi. Dukungan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF melalui sumberdaya. Artinya kurangnya dukungan publik tidak akan meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang tidak dimediasi oleh sumberdaya. Dukungan publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF melalui disposisi. Struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja implementasi SLF melalui sumberdaya dan disposisi. Struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja implementasi SLF melalui disposisi dan sumberdaya. Dukungan publik berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan SLF melalui sumberdaya dan disposisi. Dukungan publik berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan SLF melalui disposisi dan sumberdaya. Komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF melalui sumberdayaatau disposisi. Artinya komunikasi yang kurang intensip dilakukan tidak meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dan tidak dimediasi oleh sumberdaya atau disposisi.Komunikasi tidak berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan SLF melalui disposisi dan sumberdaya. Artinya komunikasi yang kurang intensip dilakukan tidak meningkatkan kinerja implementasi kebijakan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dan tidak dimediasi disposisi dan sumberdaya