Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan

Abstract

Selama ini, penanganan kemiskinan dan masalah sosial lain yang terkait masih menggunakan berbagai indikator, di antaranya: 1) BPS menghitung angka kemiskinan melalui tingkat konsumsi penduduk dan kebutuhan dasar dengan basis rumah tangga; 2) BKKBN melihat dari sisi kesejahteraan dengan basis keluarga; 3) Bank Dunia menggunakan ukuran dengan dasar Human Poverty Index (HPI) atau Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) diukur dari usia harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang layak dan 4) Kementerian Sosial melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, menetapkan 11 kriteria Sasaran yang menitikberatkan pada aspek mata pencaharian atau pendapatan, jenis pengeluaran, pemenuhan kebutuhan kesehatan, sandang, pendidikan dan beberapa aspek terkait kondisi perumahan. Sementara sebagian besar Pemda yang ada di Indonesia menggunakan 14 indikator untuk penentuan kemiskinan, meskipun ada beberapa daerah yang memodifikasi indikator tersebut dengan memasukkan indikator lain yang relevan dengan kearifan lokal di daerah. Berbagai indikator tersebut cenderung bernuansa ekonomi dengan menggunakan pendapatan, pengeluaran dan kondisi tempat tinggal sebagai ukuran. Sementara kemiskinan bersifat multidimensional, yakni selain menyangkut aspek ekonomi juga aspek sosial, psikis, budaya, dan politis. Dengan demikian, penggunaan variabel tunggal berupa aspek ekonomi kurang dapat menggambarkan dan mengukur kemiskinan yang multidimensi, sehingga menyebabkan berbagai program penanganan kemiskinan kurang efektif dan efisien. Atas dasar kondisi tersebut, Kementerian sosial sebagai leading sector penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia menganggap perlu untuk melakukan kajian dalam rangka menemukan konsep dan indikator kemiskinan yanmg komprehensif, dengan mempertimbangkan dimensi ekonomi, sosial, psikis, budaya, dan pol itik. Kajian yang dilakukan menghasilkan rekomendasi pada Kementerian Sosial dan pemerintah daerah berupa bahan penyempurnaan kebijakan dalam penentuan sasaran dan program penanganan kemiskinan.